Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah resmi menerbitkan aturan turunan Undang-Undang No 11 tahun 2020 atau UU Cipta Kerja, hal ini pun direspons pengusaha.
Sarman Simanjorang Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi DKI Jakarta menuturkan, pemerintah perlu melakukan sosialisasi aturan turunan baik Peraturan Pemerintah (PP) ataupun Peraturan Presiden (Perpres) tersebut.
Sarman memberi contoh misalnya soal PP terkait pengupahan misalnya yang cukup sensitif. Aturan turunan yang sudah resmi diterbitkan harus disosialisasikan secara luas dan komprehensif.
"Yang pertama agar Pemerintah melalui Kemnaker segera melakukan sosialisasi terhadap PP yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. Seperti masalah sensitif PP tentang Pengupahan ini tentu perlu sejak awal diketahui oleh dunia usaha," kata Sarman saat dihubungi Kontan.co.id pada Senin (22/2).
Baca Juga: HIPPI: National Summit Bakal Percepat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Adapun terkait, dengan pemberlakuan berbagai PP turunan UU Cipta Kerja di bidang ketenagakerjaan, Sarman menambahkan agar melihat juga kondisi dunia usaha yang sangat berat di tengah pandemi Covid-19 ini.
"Jangan dipaksakan [pemberlakuan/implementasinya] jika akhirnya membebani dunia usaha, terus akan sangat riskan. Karena saat ini saja, pelaku usaha mampu bertahan sudah bersyukur, jika dibebani tentu akan membuat pengusaha semakin terpuruk," imbuhnya.
Diketahui selain aturan turunan di sektor ketenagakerjaan, Pemerintah telah resmi mengeluarkan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja sebanyak 45 Peraturan Pemerintah dan empat Peraturan Presiden.
Selanjutnya: HIPPI: Banjir bikin pengusaha semakin terpuruk di tengah pandemi Covid-19
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
