Reporter: Grace Olivia | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo untuk menolak usulan kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi. Keputusan tersebut dinilai tepat untuk mempertahankan geliat pertumbuhan ekonomi nasional yang selama ini disumbang oleh UMKM.
"Kami sangat mengapresiasi karena sejak awal kami pun yakin Presiden Jokowi tidak akan menyetujui rancangan kebijakan DNI ini," ujar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Hipmi kepada Kontan.co.id, Kamis (289/11).
Bahlil menegaskan, sejak awal Hipmi memang menolak keras kebijakan tersebut lantaran dianggap mengancam pertumbuhan industri UMKM lokal. Hipmi juga menolak lantaran merasa tidak dilibatkan dalam proses sosialisasi rancangan kebijakan relaksasi DNI ini sebelumnya.
Ketua Hipmi Tax Center Ajib Hamdani, menambahkan, semangat mempertahankan pertumbuhan ekonomi selain menciptakan lapangan kerja, juga harus memperkuat ekonomi domestik. "Pokok pikiran relaksasi DNI ini cenderung tidak efektif menarik investasi masuk, tetapi malah menimbulkan kontraproduksi ekonomi di grass root.," ujar Ajib, Kamis (29/11).
Namun, Hipmi mengaku lega atas keputusan pemerintah menarik kembali UMKM masuk dalam DNI. "UKM adalah tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan juga penyumbang besar Produk Domestik Bruto (PDB). Fungsi UKM justru harus diperkuat dengan pemberian insentif fiskal maupun moneter," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
