kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.907.000   -17.000   -0,88%
  • USD/IDR 16.210   0,00   0,00%
  • IDX 6.897   65,26   0,96%
  • KOMPAS100 1.002   13,05   1,32%
  • LQ45 771   10,32   1,36%
  • ISSI 224   1,60   0,72%
  • IDX30 397   5,48   1,40%
  • IDXHIDIV20 461   5,31   1,16%
  • IDX80 113   1,46   1,31%
  • IDXV30 113   0,44   0,39%
  • IDXQ30 129   1,86   1,47%

Hipki Minta Pemerintah Bikin Regulasi Ekspor Kelapa Bulat


Rabu, 18 Desember 2024 / 17:26 WIB
Hipki Minta Pemerintah Bikin Regulasi Ekspor Kelapa Bulat
ILUSTRASI. Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (Hipki) mengusulkan ke pemerintah untuk membuat regulasi mengenai ekspor kelapa bulat yang sedang tren saat ini.


Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (Hipki) mengusulkan ke pemerintah untuk membuat regulasi mengenai ekspor kelapa bulat yang sedang tren saat ini.

Ketua Bidang Industri Aneka Produk Kelapa Hipki, Dippos Naloanro mengatakan saat ini terjadi gejolak produksi kelapa secara nasional.

“Hal yang pertama adalah penurunan produksi siginifikan mencapai 60% mengenai produk panen kelapa dan diperparah dengan ekspor kelapa bulat yang hingga saat ini belum ada kebijakan dari pemerintah,” ujar Dippos dalam konferensi pers, Rabu (18/12).

Dia menambahkan, Indonesia menjadi satu-satunya negara penghasil kelapa di dunia yang masih membiarkan ekspor kelapa bulat tanpa kebijakan.

“Dan ekspor kelapa kita ini rata-rata diekspor ke Vietnam, Thailand, Malaysia, dan yang paling besar adalah ke China. Jadi kondisi ini memperburuk situasi saat ini,” tuturnya.

Baca Juga: Dukung Hilirisasi Kelapa, Pemerintah Buka Peluang Stop Ekspor Kelapa Bulat

Dippos mencatat, dari 16 anggota Hipki terdapat 8 industri dominan yang terdampak dari gejolak produksi kelapa. Kondisi tersebut berdampak kerugian untuk negara sebesar Rp 4,3 triliun karena penurunan produksi.

“Dan sebagai tambahan 75% produk kita itu adalah ekspor. Jadi ini kerugian devisa negara dan kondisi ini akan semakin parah karena beberapa industri sudah tutup,” ungkapnya.

Hipki mengkhawatirkan jika tiga bulan ke depan tidak ada kebijakan dari pemerintah maka keadaan bisa lebih parah. “Nah ini juga kita agak menyayangkan karena pemerintah belum melakukan tindakan yang nyata” katanya.

Hipki meminta pemerintah melakukan tindakan penyelamatan agar industri kelapa dapat tetap berjalan.

“Apakah moratorium ekspor buah kelapa untuk 6 bulan ke depan, apakah pembatasan ekspor, apakah kuota ekspor, atau juga beberapa alternatif untuk melihat bagaimana subsidi bahan baku yang bisa diberikan ke industri-industri tertentu sehingga mereka masih bisa bertahan,” imbuh Dippos.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Owe-some! Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×