kontan.co.id
banner langganan top
Sabtu, 21 Desember 2024 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   18.000   1,19%
  • USD/IDR 16.199   95,00   0,58%
  • IDX 6.984   6,63   0,09%
  • KOMPAS100 1.040   -1,32   -0,13%
  • LQ45 817   -1,41   -0,17%
  • ISSI 212   -0,19   -0,09%
  • IDX30 416   -1,10   -0,26%
  • IDXHIDIV20 502   -1,67   -0,33%
  • IDX80 119   -0,13   -0,11%
  • IDXV30 124   -0,51   -0,41%
  • IDXQ30 139   -0,27   -0,19%
  • EMAS 1.533.000   18.000   1,19%
  • USD/IDR 16.199   95,00   0,58%
  • IDX 6.984   6,63   0,09%
  • KOMPAS100 1.040   -1,32   -0,13%
  • LQ45 817   -1,41   -0,17%
  • ISSI 212   -0,19   -0,09%
  • IDX30 416   -1,10   -0,26%
  • IDXHIDIV20 502   -1,67   -0,33%
  • IDX80 119   -0,13   -0,11%
  • IDXV30 124   -0,51   -0,41%
  • IDXQ30 139   -0,27   -0,19%
  • EMAS 1.533.000   18.000   1,19%
  • USD/IDR 16.199   95,00   0,58%
  • IDX 6.984   6,63   0,09%
  • KOMPAS100 1.040   -1,32   -0,13%
  • LQ45 817   -1,41   -0,17%
  • ISSI 212   -0,19   -0,09%
  • IDX30 416   -1,10   -0,26%
  • IDXHIDIV20 502   -1,67   -0,33%
  • IDX80 119   -0,13   -0,11%
  • IDXV30 124   -0,51   -0,41%
  • IDXQ30 139   -0,27   -0,19%

Dukung Hilirisasi Kelapa, Pemerintah Buka Peluang Stop Ekspor Kelapa Bulat


Jumat, 27 September 2024 / 20:06 WIB
Dukung Hilirisasi Kelapa, Pemerintah Buka Peluang Stop Ekspor Kelapa Bulat
ILUSTRASI. Pemerintah mendorong hilirisasi komoditas kelapa dalam negeri.


Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mendorong hilirisasi komoditas kelapa dalam negeri. 

Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Bappenas Leonardo A.A Teguh Sambodo mengatakan Indonesia kini menjadi satu-satunya negara yang masih melakukan ekspor kelapa bulat. 

Kebijakan ini secara langsung juga menghambat pengembangan hilirisasi dalam negeri. Pasalnya, pada periode tertentu kelapa bulat untuk bahan baku industri lokal kerap terhambat. 

"Ekspor kelapa bulat ini di musim-musim tertentu bisa menganggu stabilitas dari pasokan untuk industri yang sudah ada," jelas Teguh dalam media briefing di Jakarta, Jum'at (27/9). 

Baca Juga: Potensi Ekonomi Kelapa RI Jumbo, Tapi Masih Kalah dengan Filipina

Teguh menilai, kebijakan stop ekspor kelapa bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Sama dengan nikel, kebijakan ini justru bisa membawa investasi asing masuk ke dalam negeri. 

"Jadi perusahaan perusahaan yang tadinya mengolah kelapa bulat dari luar bisa datang ke Indonesia untuk membangun pabriknya di sini," kata dia. 

Walau begitu, Teguh mengungkapkan hal ini tidak semerta-merta langsung dilakukan. 

Pemerintah juga mempertimbangkan untuk pengendalian ekspor melalui penerapan pungutan ekspor kelapa bulat. Pasalnya, hingga kini sebanyak 756,98 juta kelapa bulat yang diekspor per tahun tak pernah dibebankan biaya pajak ekspor. 

Pungutan ini nantinya akan dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang nantinya menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan untuk dikembalikan kepadapa petani dalam bentuk beberapa program seperti replanting, benih hingga biaya kemajuan riset dan inovasi. 

Teguh menyebut upaya pemerintah dalam mengembangan hilirisasi kelapa telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. 

Hal ini dilakukan agar Indonesia bisa berkontribusi dalam rantai pasok kelapa global yang diprediksi bertumbuh 7,05% s.d tahun 2029, dengan permintaan terbesar dari Eropa, Amerika Serikat dan China. 

Beberapa produk hilirisasi kelapa yang saat ini digenjot diantaranya adalah produk makanan minuman, kosmetik, kesehatan dan tekstil. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Tag

TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×