kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.199   95,00   0,58%
  • IDX 6.984   6,63   0,09%
  • KOMPAS100 1.040   -1,32   -0,13%
  • LQ45 817   -1,41   -0,17%
  • ISSI 212   -0,19   -0,09%
  • IDX30 416   -1,10   -0,26%
  • IDXHIDIV20 502   -1,67   -0,33%
  • IDX80 119   -0,13   -0,11%
  • IDXV30 124   -0,51   -0,41%
  • IDXQ30 139   -0,27   -0,19%

Hingga Agustus 2023, Belanja Pemerintah Pusat Baru Capai 52,1% dari Pagu


Rabu, 20 September 2023 / 18:23 WIB
Hingga Agustus 2023, Belanja Pemerintah Pusat Baru Capai 52,1% dari Pagu
ILUSTRASI. Realisasi pos belanja pemerintah pusat (BPP) hingga 31 Agustus 2023 capai Rp 1.170,8 triliun


Reporter: Bidara Pink | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah menggelontorkan Rp 1.170,8 triliun untuk pos belanja pemerintah pusat (BPP) hingga 31 Agustus 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, realisasi tersebut sudah mencakup 52,1% dari pagu BPP dalam APBN 2023.

Meski demikian, Sri Mulyani bilang BPP di sepanjang Januari 2023 hingga Agustus 2023 ini terpantau menurun bila dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.

"Realisasi BPP sampai dengan akhir Agustus 2023 menurun 0,6% bila dibandingkan dengan tahun lalu," terang Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (19/9).

Adapun pada Januari 2022 hingga Agustus 2022, pemerintah telah menyalurkan Rp 1.177,9 triliun untuk belanja pemerintah pusat.

Baca Juga: Hingga Agustus 2023, Realisasi Belanja Negara Baru Mencapai 54,7% dari Pagu

Sri Mulyani kemudian memerinci. BPP hingga Agustus 2023 ini terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) maupun belanja non-K/L.

Adapun belanja K/L hingga Agustus 2023 tercatat Rp 581,6 triliun atau setara 58,1% dari pagu.

Di antaranya, untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur prioritas, pelaksanaan pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara, penyaluran berbagai bantuan sosial, serta persiapan Pemilihan Umum (Pemilu).

Sedangkan belanja non-KL pada periode tersebut tercatat Rp 589,1 triliun. Atau, ini baru mencapai 47,3% dari pagu.

Belanja non-K/L terdiri atas realisasi subsidi dan kompensasi baik bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, program kartu prakerja, serta subsidi pupuk.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×