Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto mengumumkan, realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021 masih rendah.
Buktinya, hingga 15 Juli 2021, secara agregat, realisasi pendapatan pada APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota baru mencapai 42,09%.
"Atau sebesar Rp 488,87 triliun, hingga tanggal 15 Juli 2021," kata Ardian dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Selasa (20/7).
Angka itu masih lebih rendah jika dibandingkan angka realisasi pada 31 Juli 2020 yang mencatatkan pendapatan sebesar 48,21% atau setara Rp 536,7 triliun.
Padahal di satu sisi, Kemendagri berharap realisasi pendapatan tahun ini bisa melebihi realisasi pendapatan di tahun 2020 lalu.
Baca Juga: Penanganan Covid-19, Mendagri minta pemda tak ragu gunakan BTT dan dana desa
Jika dirinci lebih lanjut, khusus realisasi pendapatan pada tingkat provinsi angkanya mencapai 43,47% atau sebesar Rp 158,56 triliun. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota realisasi pendapatannya berada di level 41,45% atau sebesar Rp 330,31 triliun.
"Karena ini belum 31 Juli, mudah-mudahan nanti bisa lebih, tidak jauh-jauh lah dari yang tahun 2020," jelas dia.
Lebih lanjut Ardian mengatakan, persentase realisasi pendapatan tertinggi tingkat provinsi ditempati oleh Provinsi D.I. Yogyakarta dengan realisasi sebesar 59,11% dan realisasi terendah dicetak Provinsi Aceh dengan persentase realisasi baru mencapai 30,33%.
Adapun, persentase realisasi pendapatan tingkat Kabupaten/Kota, realisasi tertinggi ditempati oleh Kabupaten Bojonegoro dengan angka 65,39%, sedangkan realisasi terendah ditempati oleh Kabupaten Maybrat sebesar 9,62%.
Sementara itu, secara agregat realisasi belanja pada APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia yaitu sebesar 33,08% atau Rp 410,06 triliun. Bila diurai lebih rinci, realisasi belanja tingkat provinsi sebesar 35,18% atau Rp 138,17 triliun, sedangkan tingkat kabupaten/kota sebesar Rp 271,89 triliun atau 32,11%.
Ardian menerangkan, persentase realisasi belanja tertinggi tingkat provinsi dipegang oleh Provinsi Lampung, dengan angka 47,52%. Provinsi Lampung juga mencatatkan realisasi pendapatannya sebesar 49,97%. Dengan demikian, gap antara belanja dan pendapatan Provinsi Lampung sangat tipis.
“Ini suatu prestasi bagi Provinsi Lampung yang sudah mengejar realisasi belanjanya hampir mendekati pendapatan,” ujar Ardian.
Lebih lanjut, persentase realisasi belanja terendah tingkat provinsi ditempati oleh Provinsi Sulawesi Tenggara dengan angka 24,56%. Adapun tingkat kabupaten/kota, realisasi persentase belanja terbesar ditempati oleh Kabupaten Cianjur dengan angka 52,76%, sedangkan yang terendah ditempati Kabupaten Maybrat dengan angka 6,13%.
Baca Juga: Bansos Jakarta Rp 600.000 cair hari ini, uang dikirim langsung ke rekening
Ardian menyadari, dampak pandemi Covid-19 telah memukul sektor perekonomian termasuk sektor pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pajak maupun retribusi. Meski demikian, ia berharap pemerintah daerah segera melakukan realisasi pendapatan maupun belanja daerah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.
"Kami sangat berharap angka pendapatan dan belanja itu bisa berimbang. Ya, tentu kami pahami betul pemerintah daerah pasti mempersiapkan pendapatan yang lebih untuk mengatasi belanja ke depan," pungkas Ardian.
Selanjutnya: Peringati hari raya Idul Adha, Sri Mulyani bicara soal pengurbanan dan keikhlasan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
