Reporter: Martina Prianti | Editor: Edy Can
JAKARTA. Insentif pajak yang sudah ada belum memuaskan pengusaha. Kali ini, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyambangi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) untuk mendapatkan insentif pajak.
Himpi meminta batasan pengusaha kena pajak pertambahan nilai (PPN) diperbesar. Ketua Umum Hipmi Erwin Aksa meminta batasannya naik dari Rp 600 juta menjadi Rp 2,5 miliar. Dia meminta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN direvisi. "Undang-undang menyebutkan kalau batasan usaha kecil menengah itu yang memiliki omset Rp 2,5 miliar," katanya, Jumat (8/10)
Bukan kali ini Himpii mengusulkan hal tersebut. Sebelumnya, Himpi juga pernah mengusulkan batasan omzet kena PPN naik menjadi Rp 1,8 miliar.
Erwin beralasan, batasan omzet kena PPN itu akan memberatkan pengusaha cilik. Sebaliknya, dia bilang pelaku usaha kecil justru membutuhkan insentif pajak tersebut agar dapat mengembangkan usahanya di tengah pasar bebas. Hipmi juga meminta pemerintah untuk memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) bagi pelaku usaha kecil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)
