"Harga" memajukan Aburizal sangat mahal

Kamis, 10 April 2014 / 10:38 WIB

ILUSTRASI. Sejumlah pekerja membersihkan gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Jakarta, Senin (24/10/2022). KONTAN/Fransiskus Simbolon

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Hasil quick count sejumlah lembaga menempatkan Partai Golkar pada posisi kedua Pemilu 2014. Kisaran suaranya antara 14-16 persen. Perhitungan ini membuat peluang Golkar untuk mengusung calon presiden terbuka lebar. Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang berpendapat, Golkar cukup mengajak satu partai untuk berkoalisi.

"Bisa saja Hanura bergabung ke situ, tergantung deal-deal-annya," ujar Sebastian saat ditemui di Studio Kompas TV, Rabu (9/4/2014) malam.

Akan tetapi, Sebastian menilai, koalisi yang dibentuk Golkar akan menjadi pragmatis jika tujuannya untuk memenangkan Aburizal Bakrie yang telah ditetapkan sebagai bakal calon presiden. Menurutnya, elektabiltas Aburizal tidak setinggi elektabilitas partainya. Hal ini berbeda dengan elektabilitas bakal calon presiden PDI-Perjuangan, Joko Widodo (Jokowi), yang melampaui elektabilitas partainya sendiri.

"Kalau tujuannya untuk bisa memajukan calon, maka harganya menjadi sangat mahal. Koalisi yang dibangun untuk memajukan Ical jadi koalisi pragmatis yang tujuannya jangka pendek, hanya supaya kepentingan pilpres, pasti ada transaksi," kata Sebastian.

Terkait friksi dan wacana di internal Golkar yang akan mengevaluasi pencapresan Aburizal, Sebastian tak meyakininya. Perolehan suara Golkar pada Pemilu 2014 ini juga merupakan kinerja partai di bawah kepemimpinan Aburizal.

"Kalau posisi tiga atau empat, ada peluang dievaluasi kembali," ujarnya.

Akan tetapi, lanjut Sebastian, Golkar selama ini dikenal sebagai partai yang selalu punya skenario ganda. Bisa saja Golkar tetap memajukan Aburizal demi harga diri partai, tetapi melihat peluang lain jika pencapresan Aburizal tidak menuai hasil memuaskan. Partai Golkar, katanya, bisa saja nanti mendorong kadernya untuk masuk dalam bagian pemerintahan.

"Kalau PDI-P ajak JK menjadi cawapres, ini mengulang apa yang terjadi 2004 lalu," kata Sebastian. (Icha Rastika)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News