Reporter: Hervin Jumar | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memastikan harga beras nasional tetap dijaga di tengah inflasi beras tahunan yang masih mencapai 4,36% pada April 2026.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), beras tercatat menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar kedua dalam kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Andil beras terhadap inflasi kelompok tersebut mencapai 0,60%, berada di bawah beberapa komoditas hortikultura dan perikanan.
Sementara itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau secara keseluruhan menyumbang 0,90% terhadap inflasi umum tahunan yang tercatat sebesar 2,42%.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pemerintah terus menjaga keseimbangan harga agar petani tetap memperoleh keuntungan tanpa membebani konsumen.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi 7,5% pada 2027 Sulit Tercapai Jika Pendapatan Masyarakat Tak Naik
“Lihat inflasi pangan, itu kan deflasi. Dulu beras itu penyumbang inflasi utama. Sekarang tidak lagi, makanya kita jaga. Beras kita stabilkan, itu yang benar,” ujar Amran di Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Menurut Amran, kebijakan pangan pemerintah saat ini difokuskan untuk menjaga dua kepentingan sekaligus, yakni keberlangsungan produksi petani dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Ia menyebut instrumen Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi alat utama untuk menjaga keseimbangan harga di pasar. Dengan kebijakan tersebut, harga gabah di tingkat petani tidak jatuh terlalu rendah, sementara harga beras di konsumen tetap terkendali.
“Kalau kita turunkan HET ini, petani bisa terpukul. Tidak ada produksi. Petani itu sederhana, beri ruang untuk untung sedikit, dia berproduksi,” katanya.
Pemerintah juga mengklaim kondisi stok beras nasional saat ini berada dalam posisi surplus. Hal itu didorong peningkatan produksi padi domestik sepanjang 2025 serta stabilitas pasokan pupuk yang dinilai lebih baik dibanding sejumlah negara lain yang mengalami kelangkaan.
Meski demikian, gejolak harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) pekan kelima April 2026, terdapat 116 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH beras.
Baca Juga: Prabowo Dorong Penguatan Kerja Sama Kawasan di KTT BIMP-EAGA Hadapi Tekanan Global
Selain itu, analisis Bapanas menunjukkan sebanyak 57 kabupaten/kota masih mencatat harga beras medium di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan fluktuasi harga beras saat ini masih dalam batas wajar dan akan terus diantisipasi melalui optimalisasi Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
“Harga beras relatif masih terkendali. Kalau kita melihat dari sisi inflasi sebenarnya sangat kecil,” kata Ketut.
Per 6 Mei 2026, stok CBP yang dikelola Perum Bulog tercatat mencapai 5,23 juta ton, menjadi level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Pemerintah juga telah menyalurkan 409.500 ton beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sejak Januari hingga awal Mei 2026 guna meredam tekanan harga di pasar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













