Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah daerah (pemda) telah menganggarkan 2% dari dana transfer umum (DTU) yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi hasil (DBH), untuk belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi.
Arahan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022, yang sebelumnya sudah disampaikan kepada pemda se Indonesia melalui kegiatan sosialisasi, surat, SMS blasy serta Whats App blast melalui Call Center DJPK.
Dia menyampaikan, hingga 23 September 2022, sebanyak 523 pemda atau 96% pemda telah menyampaikan laporannya dan secara keseluruhan telah membelanjakan dananya Rp 3,4 triliun.
"Daerah ini menggunakan dana tersebut agar bisa meringankan masyarakat yang mengalami beban akibat kenaikan harga BBM," tutur Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA, Senin (26/9).
Baca Juga: Dana Pemda Mengendap di Perbankan Capai Rp 203,42 Triliun hingga Agustus 2022
Penggunaan dana tersebut menurutnya bisa dialokasikan untuk bantuan sosial tambahan, subsidi untuk transportasi umum dan juga untuk menciptakan lapangan kerja.
Adapun ia memerinci, dari anggaran yang telah digunakan Rp 3,4 triliun tersebut, diantaranya digunakan untuk bansos Rp 1,7 triliun, penciptaan lapangan kerja Rp 600 miliar, subsidi di sektor transportasi Rp 300 miliar, dan perlindungan sosial lainnya Rp 800 miliar.
"Angka ini lebih tinggi dari angka yang sebelumnya kita identifikasi 2% dari dana transfer umum. Artinya daerah sudah cukup baik dan responsif untuk berupaya meringankan beban masyarakat melalui perlinsos maupun subsidi di sektor transportasi," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
