/2026/07/29/1726400.jpg "Haji Isam Dirumorkan Jadi Koordinator Karhutla, Istana Beri Klarifikasi")
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Istana Kepresidenan membantah rumor yang menyebut pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam ditunjuk sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan informasi tersebut tidak benar.
Menurutnya, pemerintah pusat telah membagi tugas kepada sejumlah pejabat setingkat menteri untuk mengoordinasikan perhatian pemerintah terhadap penanganan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan.
“Tidak ada, tidak benar. Siapa yang mencetuskan isunya? Di medsos kan banyak trending, tapi kan belum tentu itu yang benar dan sudah jadi masalah,” ujar Prasetyo kepada awak media di Jakarta, Minggu (23/8/2026).
Baca Juga: Emiten Haji Isam Bertambah Jadi Empat: Simak Performa JARR, PGUN, TEBE, Hingga PACK
Prasetyo mengatakan, pemerintah memang membuka ruang bagi seluruh pihak untuk membantu penanganan karhutla. Namun, hal tersebut berbeda dengan penunjukan sebagai koordinator penanganan karhutla.
“Bahwa semua pihak diminta ikut membantu itu benar. Tapi kalau menjadi koordinator itu tidak, karena itu kewenangannya bukan di situ,” tegasnya.
Menurut Prasetyo, pemerintah pusat telah menunjuk sejumlah pejabat setingkat menteri untuk membagi perhatian terhadap wilayah yang terdampak karhutla di Kalimantan.
“Pemerintah pusat sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk berbagi wilayah. Jadi memang kita bagi tugas untuk atensi Kalimantan Barat, Tengah dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu,” jelas Prasetyo.
Prasetyo menjelaskan, pembagian tugas tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan karhutla di masing-masing wilayah.
Sejumlah pejabat pemerintah terlibat dalam koordinasi, termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), hingga Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Ia menegaskan pembagian wilayah tersebut bukan berarti pejabat yang ditugaskan hanya bertanggung jawab terhadap satu wilayah tertentu.
Baca Juga: Rumor Diakuisisi Haji Isam, Ini Tanggapan Resmi Manajemen BYAN
“Ada Menko Polkam, ada Menko PMK, ada di situ. Kita bagi semua, KSAD juga bertanggung jawab terhadap satu wilayah. Tapi jangan juga diartikan tidak bertanggung jawab dengan daerah yang lain. Ini hanya membagi atensi supaya ada percepatan,” kata Prasetyo.
Pemerintah, lanjutnya, juga belum berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk penanganan karhutla. Hal tersebut lantaran koordinasi lintas sektor yang berjalan saat ini dinilai sudah cukup kuat.
“Saya kira belum, karena kemarin hasil dari lapangan penanganan yang itu koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah telah menambah sejumlah kebutuhan untuk memperkuat penanganan karhutla, termasuk helikopter water bombing, alat pelindung diri (APD), serta personel tambahan.
Prasetyo mengatakan tambahan personel dari tiga batalyon juga telah mulai beroperasi untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan.
Baca Juga: Bayan Resources (BYAN) Buka Suara Soal Rumor Akuisisi oleh Haji Isam
“Kalau pun ada keperluan penambahan beberapa peralatan, termasuk heli water bombing, termasuk APD dan penambahan pasukan sudah semua dikerjakan. Dan hari ini penambahan personel dari tiga batalyon sudah beroperasi. Sama-sama kita keroyok,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
