kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45893,43   -4,59   -0.51%
  • EMAS1.306.000 -0,15%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Hadir di Lembar, Menteri ATR/BPN Bantu Tingkatkan Ekonomi Warga Lewat Pembagian SHM


Kamis, 25 Januari 2024 / 17:33 WIB
Hadir di Lembar, Menteri ATR/BPN Bantu Tingkatkan Ekonomi Warga Lewat Pembagian SHM
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto di Lombok Barat, Kamis (25/1).


Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-LOMBOK BARAT. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifikat tanah dari beberapa program strategis nasional Kementerian ATR/BPN secara langsung kepada masyarakat NTB. 

Pembagian sertifikat tanah merupakan hasil dari program konsolidasi pertanian tanah garapan masyarakat di 160 bidang tanah untuk mengatasi permasalahan transportasi dan irigasi warga sekitar.

"Dari 160 persil ini masyarakat sukarela harus dikurangi luas tanahnya demi menyediakan untuk jalan dan irigasi sekitar 1,3 hektar,” kata Hadi saat mengunjungi Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, NTB, Kamis (25/1).

Baca Juga: Sertifikasi Tanah di Indonesia Ditargetkan Rampung Tahun 2025

Kata dia, dengan adanya irigasi dan akses jalan ini akan memudahkan petani untuk mengangkut hasil panennya. Tentu, itu akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di desa lombok barat.

"Jadi adanya irigasi dan akses jalan ini masyarakat petani panennya jadi gampang. Tadinya tanah ini tidak ada harganya sekarang jadi mahal karena sudah ada akses, saya kira ekonomi warga jadi meningkat," ujar dia.

Adapun proses pembuatan sertifikat dari 160 bidang tanah warga tersebut tanpa ada pungutan biaya sepeser pun.

Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Targetkan Sertifikat Tanah Mencapai 120 Juta Bidang pada 2024

"Mulai dari pengurusan berkas, pengukuran hingga mendapatkan sertifikat tanah, semuanya gratis. Apalagi ini untuk kepentingan sosial dan irigasi. Ini amal masyarakat luar biasa. Saya kagum masyarakat rela wakafkan tanah untuk kepentingan bersama,” ungkapnya.

Hadi pun membeberkan target sertifikasi tanah di NTB adalah 2,1 juta bidang, dan sampai saat ini sudah rampung pada 1,8 juta bidang. Salah satu syaratnya adalah harus ada kerja sama antara masyarakat atau antara Pemerintah Daerah dengan BPN. 

"Salah satu contohnya adalah membebaskan Biaya Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kalau Pemerintah Daerah membebaskan BPHTB, maka masyarakat akan berbondong-bondong untuk menyelesaikan sertifikasi tanah dalam program PTSL," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×