kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.543.000   4.000   0,26%
  • USD/IDR 15.829   -89,00   -0,57%
  • IDX 7.462   -30,39   -0,41%
  • KOMPAS100 1.155   -4,60   -0,40%
  • LQ45 914   -6,43   -0,70%
  • ISSI 227   0,61   0,27%
  • IDX30 470   -4,56   -0,96%
  • IDXHIDIV20 567   -5,69   -0,99%
  • IDX80 132   -0,48   -0,36%
  • IDXV30 141   0,34   0,24%
  • IDXQ30 157   -1,24   -0,78%

Gus Choi usulkan moratorium haji untuk tekan Pemerintah Saudi


Kamis, 23 Juni 2011 / 20:42 WIB
ILUSTRASI. Yuk cari tahu tentang proses terbentuknya awan dan jenis-jenisnya. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd.


Reporter: Dwi Nur Oktaviani | Editor: Djumyati P.

JAKARTA. Anggota Komisi I, Effendy Choirie, meminta agar pemerintah memberhentikan haji ke Arab Saudi.

Soalnya ia merasa pendapatan keuntungan negara Indonesia yang didapat dari TKI ke Arab Saudi, tidak sebanding dengan penerimaan Arab yang diterima dari haji di Indonesia. "Kita hanya dapat uang Rp 15 triliun sampai dengan Rp 21 triliun. Sebetulnya enggak banyak tapi harga diri bangsa hancur. Kita berikan ke Saudi melalui haji berapa triliun setiap tahun. Mendingan kita bersikap enggak usah kirim haji selama lima tahun dan itu bisa kita jadikan sebagai nego politik," ujar Effendi atau yang kerap dipanggil Guschoi dalam rapat dengan Kedubes RI di Riyadh, Kamis (23/6).

Jadi dalam proses ini, sambungnya, konteks hukum agama dalam konteks kepentingan bangsa harus dievaluasi total. Bagi Politisi PKB hal itu dilakukan agar bisa menyentil Arab yang telah semena-mena dengan TKI. "Kita total evaluasi hubungan kita dengan Saudi dia boleh lakukan ajaran hukum agama. Tapi dia juga hidup di dalam dunia hubungan antar bangsa. Menlu kita ini harus agak jreng jangan letoy gitu lah yah," tegasnya.

Makanya, dengan lantang ia bilang kalau hasil kesepakatan DPR dan pemerintah tergolong tanggung. Apalagi, lanjutnya, hanya melakukan moratorium TKI ke Arab pada 1 Agustus mendatang. "Kenapa enggak langsung stop seluruh Timteng, di Yordan atau di Siria kenapa hanya Saudi ini kan setengah-tengah tetap kebijakan yang terakhir," jelasnya.

Sementara Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Sidiq juga mempertanyakan bagaimana tindakan pemerintah atau orang Arab terhadap jemaah haji/umroh Indonesia. "Menurut Kedubes bagaimana persepsi dan cara bersikap di Saudi terhadap WNI di sana? Bukan hanya TKI termasuk jemaah haji dan umroh. Lalu bagaimana kalau yang jemaah dari Malaysia? Apakah berbeda?" tanya Mahfudz.

Namun, sayang ketika dikonfirmasi seusai rapat, Duta Besar Republik Indonesia di Arab Saudi, Gatot Abdullah Mansyur yang dicecar dengan pertanyaan Ruyati dan Darsem tidak banyak bicara. Alhasil, Gatot pun tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan Komisi I.

Bahkan saking ditembaki dengan pertanyaan yang bertubi-tubi akhirnya Gatot diamankan stafnya untuk segera meninggalkan ruang rapat Komisi I.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×