Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Edy Can
JAKARTA. Partai Golkar tak ingin mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan reshuffle kabinet setelah mendepak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi partai. Sebab, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menganggap pergeseran menteri PKS itu hanya berdasarkan politik dan strategi politik.
Namun, Golkar menyerahkan soal penarikan menteri PKS ini kepada SBY. Priyo beralasan, keputusan reshuffle itu merupakan hak prerogratif presiden. "Kami juga tidak tahu besok atau lusa Presiden akan memutuskan seperti apa, dalam menyikapi berbagai hal ini," kata Priyo, Rabu (4/4).
PKS dikabarkan telah didepak dari Setgab karena dianggap melanggar kontrak koalisi. Keputusan ini dianggap bisa berdampak bagi kader PKS yang kini menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.
Menanggapi kabar tersebut, Priyo merasa kehilangan jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jika benar-benar keluar dari koalisi partai yang tergabung dalam Sekretaris Gabungan (Setgab). Golkar menganggap, PKS sebagai mitra koalisi yang memiliki ciri khas dalam setiap kegiatan berpolitiknya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
