Gelombang Demo Tekan Rupiah dan IHSG, Pemerintah Harus Ambil Langkah Cepat

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID–JAKARTA. Gelombang aksi demonstrasi yang berlangsung hampir sepekan mulai memberi dampak nyata terhadap perekonomian, utamanya memberikan tekanan pada pasar keuangan dan aktivitas sektor rill.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai tekanan ekonomi tersebut muncul karena adanya gangguan kegiatan di pusat kota dan pelemahan kepercayaan publik/pasar.

Di pasar keuangan, rupiah melemah ke level terendah dalam empat pekan terakhir, Indeks Harga Gabungan (IHSG) berakhir di zona merah pada perdagangan Jumat (29/8/2025). IHSG turun 121,59 poin atau 1,53% ke level 7.830,49, dan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) cenderung naik.

Nilai tukar rupiah melemah paling dalam di kawasan Asia pada Jumat (29/8), kurs rupiah di pasar spot melemah Rp 147 atau 0,90% menjadi Rp 16.500 per dolar Amerika Serikat (AS).

Sejalan, kurs rupiah Jisdor melemah Rp 105 atau 0,64% menjadi Rp 16.461 per dolar AS. Dalam sepekan, kurs rupiah Jisdor melemah 0,74% dari Rp 16.340 per dolar AS pada Jumat pekan lalu.

Meski begitu Bank Indonesia menyatakan tetap hadir menstabilkan rupiah melalui transaksi valas spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), dan pembelian SBN di pasar sekunder.

“Semua ini menandakan saluran ketidakpastian sedang bekerja dan perlu respon kebijakan yang nyata untuk menurunkan premi risiko,” kata Josua kepada Kontan, Minggu (31/8).

Sementara dampak ke sektor riil tak kalah terasa. Menurut Josua, penutupan jalan, perubahan jam operasional, serta kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) di sekitar lokasi aksi telah menghambat mobilitas pekerja, distribusi barang, hingga layanan ritel dan makanan-minuman.

Bahkan, penundaan rapat koordinasi terkait anggaran dan inflasi ikut menambah ketidakpastian arah kebijakan di saat pasar membutuhkan kepastian.

“Jika berlarut, rumah tangga cenderung menahan belanja, terutama barang tahan lama, sementara pelaku usaha menunda investasi karena memperkirakan gangguan pasokan dan permintaan. Kondisi ini memperbesar risiko pelemahan pertumbuhan pada triwulan berjalan dan menambah tekanan pada rupiah,” jelas Josua.

Dari sisi belanja APBN, Josua menyebut ada kekhawatiran soal tambahan belanja pemerintah untuk penanganan aksi, dan dapat memicu persepsi pelebaran defisit. Akibatnya, pasar meminta imbal hasil lebih tinggi.

Pemerintah Harus Ambil Tindakan Pulihakan Ekonomi

Josua menekankan perlunya langkah cepat dan terkoordinasi dari pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia merinci lima langkah mendesak yang perlu ditempuh.

Pertama, menjaga kelancaran layanan keuangan dan system pembayaran, termasuk memastikan mesin ATM, kanal transaksi digital, serta informasi operasional cabang bank tetap tersedia.

Kedua, pertahankan kejelasan jadwal lelang Surat Utang Negara (SUN) dan siapkan opsi penukaran atau pembelian kembali terbatas untuk menjaga kelancaran pasar bila likuiditas menipis.

Ketiga, Bank Indonesia melanjutkan operasi stabilisasi yang terukur, tidak untuk mengikat nilai tukar pada satu angka, melainkan untuk menahan lonjakan yang berlebihan, seperti sinyal kehadiran di pasar valas, kontrak derivatif rupiah, dan SBN perlu disampaikan secara ringkas setiap hari agar pelaku pasar melihat bukti tindakan, bukan sekadar janji.

Keempat, bangun pusat informasi terpadu lintas kementerian dan lembaga untuk menyampaikan keterangan singkat dua kali sehari selama situasi khusus. Ia menyarankan isi keterangan sebaiknya operasional, perkembangan nilai tukar dan kisaran perdagangannya, kondisi likuiditas perbankan, kelancaran transaksi, serta rencana kerja berikutnya.

"Dengan alur informasi yang terjadwal, pelaku pasar dapat menilai risiko dengan data, bukan rumor," ungkapnya.

Kelima, tangani akar sosial secara terbuka dan berempati tanpa menafikan ketertiban umum. Pernyataan tegas mengenai proses penegakan akuntabilitas atas insiden yang memicu kemarahan publik, berikut batas waktu dan penanggung jawab, akan menurunkan ketegangan.

"Dalam hal ini, pernyataan Presiden yang mengkritik aparat dan menjanjikan penindakan menjadi pijakan awal untuk meredakan emosi publik dan mengembalikan kepercayaan, sehingga ruang dialog dengan mahasiswa, pekerja, dan kelompok masyarakat dapat dibuka secara terstruktur," ungkapnya.

Lebih jauh, Josua menegaskan penguatan tata kelola menjadi agenda jangka panjang yang krusial untuk mencegah krisis kepercayaan serupa di masa depan.

“Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan melalui keterbukaan informasi, pengawasan lintas lembaga, dan pelibatan masyarakat akan membantu menjaga stabilitas,” pungkasnya.

Sejalan dengan itu, kebijakan yang memicu ketidakpuasan publik perlu dievaluasi dengan melibatkan perwakilan masyarakat agar keputusan berikutnya memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat.

Josua juga menekankan pentingnya aturan yang jelas, sistem pengawasan yang saling mengunci, serta penanaman budaya integritas sejak pendidikan dasar hingga penyelenggara negara.

Penerapan prinsip tersebut dalam perencanaan anggaran, pelayanan publik, dan pembahasan kebijakan yang berpotensi sensitif diyakini dapat memperkecil potensi gesekan sekaligus memelihara kepercayaan pasar dalam jangka panjang.