Reporter: Bidara Pink | Editor: Yudho Winarto
"Dengan adanya APBN-P ini diharapkan agar Pemerintah bisa menyesuaikan harga pada kebijakan subsidi," terang Yusuf.
Terkait dengan penyesuaian terhadap subsidi BBM dan tarif listrik, Pemerintah melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengungkapkan bahwa Pemerintah harus tetap melihat perkembangan harga minyak untuk menetapkan langkah yang akan diambil.
Prosesnya pun tidak bisa dengan cepat, apalagi dengan menimbang harga minyak yang fluktuatif dan tidak tergantung dengan harga harian atau bulanan.
"Tapi dihitung dari rata-rata 12 bulan atau 365 hari. Jadi sabar dulu. Kalau melihat perkembangan harga minyak itu untuk waktu yang panjang bukan harian atau bulanan," tutur Askolani kepada Kontan.co.id, Senin (6/1).
Baca Juga: Timur Tengah panas, harga emas naik ke level tertinggi dalam enam tahun
Selain itu, Yusuf juga mengimbau agar Pemerintah perlu meningkatkan kinerja ekspor untuk kompensasi kenaikan nilai impor yang akan terjadi. Salah satu hal yang bisa dilakukan Indonesia adalah ekspor produk unggulan seperti kelapa sawit dan batubara.
Menurutnya hal ini cukup membantu, apalagi Indonesia sudah menandatangani perjanjian kerja sama terkait kelapa sawit dengan India pada tahun lalu dan ini pun bisa berpotensi untuk dilanjutkan pada tahun ini, serta masih meningkatnya permintaan batubara dari China.
Di luar itu, Yusuf juga melihat masih adanya peluang bagi Pemerintah untuk menambah partner dagang dan memanfaatkan perjanjian kerja sama seperti dengan Australia dan negara-negara di Amerika Latin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
