Reporter: Adi Wikanto, Irma Yani, Lamgiat Siringoringo, Hans Henricus, Edy Can | Editor: Edy Can
JAKARTA. Sebuah drama terjadi pekan lalu atau tepatnya Selasa (5/10). Presiden Susilo Bambang Yudhono yang sudah siap-siap lepas landas ke Belanda akhirnya batal. Pembatalan kunjungan kenegaraan ini tentu mengejutkan.
Penyebab bukan karena kritikan terhadap pemborosan anggaran negara melainkan Presiden SBY menilai kunjungan ke Negeri Tulip itu tidak tepat dilakukan sekarang karena situasi di sana sedang tidak kondusif. Maklum, akhir-akhir ini, kunjungan dinas luar negeri tengah menjadi sorotan karena dianggap memboroskan anggaran negara. Apalagi, defisit anggaran tahun depan semakin besar.
Biang kerok pembatalan kunjungan selama tiga hari ini karena adanya gugatan Republik Maluku Selatan (RMS) terhadap pemerintah Indonesia yang dianggap telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam gugatan itu, RMS adalah meminta pengadilan memerintahkan penangkapan terhadap Presiden SBY sewaktu bertandang ke Belanda.
Tuntutan ini bikin SBY naik darah. Presiden SBY akhirnya membatalkan kunjungan kenegaraan tersebut. Namun, ternyata sehari setelah penundaan keberangkatan tersebut Pengadilan Den Haag, Belanda, menampik tuntutan RMS tersebut. Namun, hingga sekarang, Presiden SBY belum memiliki jadwal untuk berangkat ke Belanda.
Bila Presiden SBY masih berkutat menjelaskan penundaan ke Belanda, nun jauh di timur, masyarakat Wasior, Papua Barat, sedang berjuang dari bencana banjir bandang. Musibah yang diduga akibat pembalakan hutan liar ini telah menewaskan sedikitnya 91 orang dan puluhan orang hilang dan luka-luka.
Sebagian kalangan mengkritik respon pemerintah terhadap bencana tersebut. Sebab, dana tanggap darurat yang dikucurkan hanya sebesar Rp 800 juta. Selain itu, ucapan bela sungkawa dari Presiden SBY kalah cepat dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton. Apalagi, sehabis pembatalan berangkat ke Belanda, SBY malah memilih menonton pertandingan sepakbola antara tim nasional dengan Uruguay ketimbang meninjau Wasior pada Jumat (8/10) lalu.
Fit and propert test
Pekan ini, Komisi II DPR akan melakukan fit and proper test calon kapolri mendatang. Namun, sebelum uji kelayakan itu digelar, Komisi III DPR sudah terlibat konflik dengan pimpinan DPR terkait dengan pertemuan dengan calon kapolri, Komisaris Jenderal Polisi Timur Pradopo.
Namun untungnya konflik tidak terlalu panjang. Dua fraksi besar yakni Golkar dan PDIP Perjuangan sepakat dengan calon yang diusung oleh presiden tersebut.
Penyerapan anggaran
Dari sisi makro, penyerapan anggaran masih berjalan lamban. Hingga September lalu, belanja anggaran pemerintah baru setengah dari alokasi APBNP 2010. Pemerintah bertekad mempercepat belanja anggaran pada tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
