Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Indonesia mengambilalih kepemimpinan Open Government Partnership (OGP) tahun 2013-2014 dari Kerajaan Inggris, Ketua OGP sebelumnya.
Serah terima kepemimpinan OGP dilakukan oleh Wakil Presiden Boediono mewakili Indonesia dan Menteri Sekretaris Kabinet Kerajaan Inggris Francis Maude mewakili Inggris di Churchill Auditorium, Queen Elizabeth II Conference Center, Kamis (31/10).
Dalam sambutannya, Boediono mengatakan, melalui aktivitas OGP, yang inovatif dan out of the box, Indonesia telah berhasil menarik birokrasi keluar dari zona nyaman.
"Sebagian di antaranya, bahkan memperoleh penghargaan nasional dan internasional," tutur Boediono, seperti dikutip dari situs resmi wapres.
Menurutnya, aktivitas dan aksi Open Government Indonesia selama dua tahun terakhir telah membuka berbagai celah inisiatif dan eksperimen yang menarik untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Karena itu, menurut Wapres, Indonesia siap sedia menerima tampuk kepemimpinan OGP dari Kerajaan Inggris
Mantan Gubernur Bank Indonesia ini mengatakan, sebagai wapres, salah satu tugasnya yang paling penting adalah menjadi Ketua Dewan Pengarah Reformasi Birokrasi.
Dewan ini mengarahkan dan mengoordinasi semua inisiatif dan upaya sektoral dalam melakukan reformasi birokrasi. Wapres menegaskan, aksi-aksi program OGP sangat membantu perwujudan reformasi birokrasi.
Program LAPOR
Wapres merasa senang atas terpilihnya program LAPOR sebagai salah satu finalis Bright Spot dalam OGP Summit yang tengah berlangsung.
LAPOR merupakan sebuah piranti lunak yang bisa digunakan masyarakat untuk memasukkan keluhan, masukan dan pertanyaan tentang berbagai program dan layanan pemerintah secara interaktif.
Menurut Mantan Menko Perekonomian itu, program LAPOR merupakan terobosan baru yang menjembatani jurang pemisah antara pemerintah dan masyarakat.
Spirit yang dibawa oleh Open Goverment di Indonesia menurut Boediono telah dirasakan masyarakat di Tanah Air lewat program pengentasan kemiskinan.
Selama ini partisipasi komunitas telah menjadi bagian dalam validasi program bantuan dan perlingundan sosial. Karena itu, partisipasi publik turut menentukan kebijakan politik.
Dengan menjadi Ketua OGP satu tahun ke depan, Wapres berharap OGP bisa mendukung suksesnya agenda pembangunan global, terutama Post-2015 Development Agenda.
OGP bisa menjadi masukan, praktik terbaik dan inovasi akan bagaimana meningkatkan tata kelola di negara berkembang. OGP juga dapat menjadi contoh akan bagaimana teknologi informasi bisa menjadi alat yang cepat dan terjangkau demi memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Sebagai catatan, OGP lahir dari inisiatif multilateral, tujuannya adalah untuk mengamankan komitmen negara-negara sedunia untuk mempromosikan transparansi, meningkatkan partisipasi publik, melawan korupsi dan meningkatkan penggunaan tekhnologi baru untuk membuat pemerintah lebih terbuka, efektif dan terjaga akuntabilitasnya.
Indonesia termasuk salah satu pendiri OGP, selain Brazil, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Kerajaan Inggris dan Amerika Serikat.
Indonesia dan negara-negara pendiri OGP meluncurkan Deklarasi Open Government dan menerbitkan rencana aksi OGP dengan komitmen reformasi spesifik. Dalam dua tahun, negara anggota OGP telah berkembang menjadi 53 negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
