Reporter: Arif Wicaksono | Editor: Dadan M. Ramdan
JAKARTA. Pemerintah terus berbenah diri meningkatkan kapasitas pengusaha kecil dan menengah (UKM) agar memiliki daya saing dalam menghadapi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Salah satunya adalah mengembangkan inkubator kewirausahaan dengan menggandeng perguruan tinggi.
Untuk melaksanakan program ini, pemerintah sudah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengembangan Inkubator Kewirausahaan. I Wayan Dipta, Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM bilang aturan ini tinggal menunggu tandatangan dari presiden
Wayan menjelaskan, langkah pemerintah akan meminta keterlibatan universitas untuk membuat inkubator bisnis yang bertugas membina UKM di daerah. "Tahun ini kami menggandeng 20 universitas," katanya kepada KONTAN, Selasa (2/4).
Tahun lalu, pemerintah telah bekerjasama dengan 15 perguruan tinggi untuk proyek pendampingan UKM. Adapun inkubator kewirausahaan ini untuk memberikan sarana pendukung seperti akses teknologi, pemasaran, permodalan, pelatihan, pendampingan, dan bimbingan kewirausahaan.
Menurut Wayan, bila ditotal sudah ada 39 universitas yang terlibat dalam penguatan kapasitas UKM. Secara resmi, kemitraan dunia usaha dengan lembaga pendidikan ini memiliki dasar hukum setelah Presiden mengeluarkan Perpres Inkubator Kewirausahaan.
Mengenai bujet pendampingan inkubator kepada UKM, Wayan mengaku, pemerintah masih menghitung. Nanti, setelah Perpres terbit baru menetapkan berapa anggaran yang dibutuhkan.
Pendiri dan Pembina UKM Center Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Nining I Soesilo menyatakan, penerapan inkubator bisnis tidak mudah dan memerlukan dana yang tidak sedikit. Misalnya, dalam penerapan teknologi tentu membutuhkan fasilitas dan anggaran. "Termasuk biaya percobaan teknologi yang gagal dulu," ungkapnya.
Nining bilang, saat ini bantuan dana dari pemerintah terbilang masih minim. Apalagi , alokasi anggaran lebih banyak dalam bentuk proyek padahal yang diperlukan sifatnya bergulir. Selain itu, ketika inkubator bisnis telah berjalan, harus ada penambahan tenaga kerja di universitas dari unsur pengusaha. "Tidak semuanya dari akademisi. Tapi, ada pelaku usaha, sehingga bisa menjadi contoh bagi UKM," imbuh Nining.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
