Reporter: Noverius Laoli | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Masyarakat Bali baru saja melaksanakan pesta demokrasi yakni pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) gubernur dan wakil gubernur. Dari hasil hitungan cepat, kedua calon gubernur di pulau dewata itu memiliki perbedaan suara tipis.
Karena itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta, agar masyarakat Bali menyikapinya secara tenang dan tetap menjaga ketertiban seraya menunggu proses perhitungan resmi suara akhir di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Saya percaya Masyarakat Bali yang punya kultur dan iklim sosial yang baik, akan bersama sama menjaga ketertiban di Bali. Kita tunggu bersama proses resmi perhitungan KPU sampai akhir nanti," ujar Gamawan saat dihubungi, Kamis (16/5).
Gamawan menjelaskan, perbedaan suara yang sangat tipis antara kedua kandidat tidaklah menjadi persoalan dalam pemilu, sepanjang kedua kandidat percaya proses demokrasi. Jadi, setelah hitungan KPU usai, maka akan ada pengumuman siapa yang akan menjadi pemenang pemilu daerah tersebut.
Kemudian, jika ada pihak yang tidak percaya perhitungan tersebut, maka Gamawan mempersilakan calon yang dirugikan itu melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemerintah menurut Gamawan, tetap memberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan jika merasa pemilu merugikannya.
Sejauh ini, hasil pengamatan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), pelaksanaan pemilu di Bali berjalan dengan tertib sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara, terkait penyelenggaraan, Gamawan bilang, itu menjadi kewenangan KPU dan tidak mau ikut campur.
Catatan saja, hasil hitung cepat dari Saiful Mujani Research Consulting (SMRC), pasangan AA Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan (PAS) memperoleh 50,31 % dan pasangan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta (Pastikerta) mendapat 49,69 %.
Adapun mengacu hitung cepat Indonesia Research Center (IRC), pasangan Pastikerta mendapat 50,01% dan PAS 49,99%. Dengan tingkat perbedaan suara yang tipis, maka sulit menentukan pemenang pilkada Bali. Namun, perbedaan suara yang tipis ini rawan memicu konflik karena tidka menerima hasil pemilu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
MK menolak gugatan Pilkada Jabar
Kronologi penyerbuan TVRI Gorontalo
