Fiskal Mampu Biayai Pendidikan Gratis, Ekonom: Tantangannya Prioritas APBN

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah menggratiskan pendidikan negeri mulai dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi negeri (PTN) dinilai masih memungkinkan untuk dibiayai dari kapasitas fiskal pemerintah.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, pemerintah telah menunjukkan kemampuan memobilisasi anggaran dalam skala besar ketika suatu program ditetapkan sebagai prioritas nasional.

“Kalau pertanyaannya apakah negara mampu membiayainya, menurut saya jawabannya mampu. Persoalannya bukan kapasitas fiskal semata, melainkan pilihan prioritas anggaran,” kata Yusuf kepada Kontan, Kamis (24/9/2026).

Yusuf melihat pengalaman Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan pemerintah mampu menyediakan anggaran dalam jumlah besar untuk program prioritas. Dalam RAPBN 2027, alokasi MBG mencapai sekitar Rp 240 triliun.

Sementara itu, berdasarkan berbagai perhitungan yang tersedia, kebutuhan pembiayaan pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi berada di kisaran Rp120 triliun hingga Rp150 triliun per tahun. Untuk menggratiskan seluruh mahasiswa PTN saja, pemerintah telah menghitung kebutuhan sekitar Rp93,74 triliun per tahun.

Namun, Yusuf menilai kemampuan membiayai program tersebut tidak berarti pemerintah dapat menambah seluruh kebutuhan anggaran tanpa konsekuensi terhadap APBN. Sebab, sejumlah program prioritas pemerintah berjalan secara bersamaan dan membutuhkan pembiayaan berkelanjutan.

Menurutnya, MBG, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, dan pendidikan gratis sama-sama membutuhkan komitmen anggaran dalam jumlah besar. Jika seluruh program diperluas secara penuh dalam waktu bersamaan tanpa diikuti sumber penerimaan baru yang memadai, ruang fiskal pemerintah akan semakin terbatas.

“Program besar selalu memiliki biaya peluang. Ketika sebagian besar anggaran masuk ke satu program, ruang untuk kebutuhan lain menjadi lebih sempit,” ujar Yusuf.

Karena itu, pendidikan gratis menurut Yusuf tidak cukup hanya dimaknai sebagai penghapusan biaya yang selama ini dibayar orang tua atau mahasiswa. Pemerintah juga perlu memastikan anggaran yang memadai untuk pemeliharaan sekolah, peningkatan kualitas guru, sarana belajar, hingga pengembangan perguruan tinggi.

“Kalau tidak, kita berisiko menghasilkan pendidikan yang gratis secara nominal tetapi kualitasnya tidak ikut meningkat,” katanya.

Yusuf juga mengingatkan pemerintah agar memperhatikan keberlanjutan sumber pendanaan. Menurutnya, pendidikan gratis merupakan komitmen jangka panjang sehingga pembiayaannya tidak seharusnya bergantung pada sumber dana sementara.

Ia mencontohkan pengalaman Kopdes Merah Putih yang menunjukkan bahwa skema pembiayaan di luar APBN tetap dapat memiliki implikasi fiskal melalui dukungan kredit, penjaminan, maupun alokasi anggaran daerah.

“Karena itu pendidikan gratis tidak boleh dibangun dengan asumsi pembiayaan sementara atau sumber dana yang tidak berkelanjutan,” kata Yusuf.

Yusuf menyarankan pemerintah melakukan penataan ulang prioritas anggaran untuk membuka ruang pembiayaan pendidikan gratis. Program yang masih dapat ditargetkan secara lebih tajam, menurutnya, perlu dievaluasi agar anggaran lebih fokus pada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

“Program yang efektivitasnya belum terbukti juga sebaiknya dijalankan secara bertahap sebelum diperluas. Dari ruang inilah pembiayaan pendidikan gratis dapat dibangun tanpa harus menambah tekanan terhadap defisit,” jelas Yusuf.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan tak ada anggaran khusus untuk program sekolah negeri gratis.

Suahasil menyebut program ini tetap akan memakai alokasi anggaran pendidikan yang ditetapkan 20% atau sebesar Rp 820,9 triliun dalam RAPBN tahun 2027.

"Kalau APBN selalu 20% untuk pendidkan. Jadi pertayaannya 20% anggaran pendidian itu Rp 800 T lebih, bagaimana mendesignnya? Berapa di pusat berapa di daerah, berapa di K/L itu? Ini diberikan arahan lakukan redesign tujuannya memperkuat kualitas pendidikan yang udah ada," kata Suahasil di Istana Kepresidenan, Rabu (23/9/2026).

Suahasil menyebut Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar ada design baru untuk penggunaan dana pendidikan tersebut.

Untuk itu, pihaknya memastikan bahwa program Sekolah Negeri Gratis tetap dialokasikan menggunakan anggaran pendidikan yang sudah ditetapkan dalam RAPBN tahun 2027 alias tidak menggunakan anggaran baru.

“Jadi tetap yang ada di RAPBN kemarin kan sudah ditetapkan untuk 2027. Tinggal bagaimana mendesainnya gimana," terang Suahasil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News