Ekonom Soroti Paradoks APBN 2026: Utang Naik, Dana Masih Mengendap

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kenaikan outlook dari target pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi sorotan. Pasalnya, di tengah langkah pemerintah melakukan frontloading pembiayaan utang secara agresif, pemerintah juga masih mencatat adanya Saldo Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam jumlah besar.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kondisi fiskal saat ini menunjukkan adanya paradoks dalam pengelolaan APBN. Di satu sisi, pemerintah mempercepat penarikan pembiayaan untuk mengantisipasi ketidakpastian pasar, namun di sisi lain sebagian dana yang telah dihimpun belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk belanja negara.

"Kalau melihat kondisi fiskal saat ini, ada satu paradoks yang perlu menjadi perhatian. Di satu sisi, pemerintah melakukan frontloading pembiayaan dengan cukup agresif. Namun di sisi lain, pemerintah juga mencatat SiLPA dalam jumlah besar," ujar Yusuf kepada Kontan, Minggu (12/7).

Dalam outlook laporan Semester I-2026 yang disampaikan kepada DPR RI, pemerintah menaikkan target pembiayaan APBN 2026 menjadi Rp 734,3 triliun, dari target awal sebesar Rp 689,1 triliun. Dengan demikian, target pembiayaan meningkat menjadi sekitar 106,6% dari pagu awal.

Sementara itu, realisasi pembiayaan hingga Semester I-2026 telah mencapai Rp 452 triliun atau sekitar 65,6% dari target awal, ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Namun, pada saat bersamaan pemerintah masih mencatat SiLPA sekitar Rp 255,5 triliun. Menurut Yusuf, kondisi tersebut menunjukkan pemerintah menarik dana dalam jumlah besar, tetapi sebagian dana belum segera digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi.

"Dari perspektif pengelolaan fiskal, kondisi ini perlu dievaluasi karena berpotensi menimbulkan biaya yang tidak perlu," katanya.

Yusuf menjelaskan, strategi frontloading sebenarnya merupakan kebijakan yang tepat dalam kondisi ketidakpastian global. Pemerintah perlu mengamankan kebutuhan pembiayaan lebih awal agar tidak terlalu bergantung pada kondisi pasar keuangan pada akhir tahun.

Risiko seperti arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed), konflik geopolitik, serta volatilitas pasar keuangan membuat pemerintah perlu memiliki kepastian sumber pembiayaan.

Namun, menurut Yusuf, strategi tersebut tetap harus memperhitungkan biaya pendanaan. Pasalnya, pemerintah melakukan penarikan utang ketika imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) berada pada level yang relatif tinggi.

"Jika dana yang sudah diperoleh belum segera digunakan, pemerintah tetap harus membayar bunga atas utang tersebut. Ini yang dalam pengelolaan utang disebut sebagai negative carry," jelasnya.

Negative carry terjadi ketika biaya yang harus dibayar pemerintah atas dana pinjaman lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh karena dana masih belum produktif.

Karena itu, Yusuf menilai tantangan utama pemerintah pada Semester II-2026 bukan lagi mempercepat penarikan utang, melainkan memastikan dana yang sudah tersedia dapat segera masuk ke perekonomian melalui percepatan belanja.

"Besarnya SiLPA menunjukkan persoalan saat ini lebih banyak berada pada sisi penyerapan anggaran, khususnya belanja investasi, dibandingkan sisi pembiayaan," ujar Yusuf.

Menurutnya, apabila realisasi belanja dapat dipercepat, manfaat ekonomi dari pembiayaan yang telah dihimpun pemerintah akan lebih cepat terasa. Selain itu, pemerintah juga dapat menekan biaya fiskal akibat dana yang terlalu lama mengendap.

Pemerintah Perlu Lebih Selektif Tarik Utang

Ke depan, Yusuf menilai pemerintah masih perlu melakukan frontloading pembiayaan, tetapi dengan pendekatan yang lebih selektif dan mengikuti kebutuhan kas riil.

Menurutnya, pemerintah tidak perlu lagi melakukan penarikan utang secara agresif seperti pada Semester I karena kebutuhan pembiayaan utama sudah relatif lebih aman.

Selain mengandalkan penerbitan utang, pemerintah juga dapat mempertimbangkan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara terukur. Menurut Yusuf, dalam kondisi biaya utang yang tinggi, pemanfaatan sebagian SAL dapat menjadi opsi yang lebih efisien dibandingkan menerbitkan utang baru dengan bunga mahal.

Meski demikian, penggunaan SAL tetap harus dilakukan secara hati-hati agar pemerintah tetap memiliki cadangan fiskal menghadapi risiko ke depan.

Yusuf menilai pemerintah tidak perlu mengalihkan seluruh kebutuhan pembiayaan ke global bond. Instrumen utang valuta asing tersebut tetap penting untuk diversifikasi sumber pendanaan, tetapi porsinya perlu dijaga.

"Terlalu bergantung pada utang valuta asing justru meningkatkan risiko nilai tukar ketika rupiah masih berfluktuasi," katanya.

Menurut Yusuf, strategi pembiayaan yang lebih sehat adalah tetap menjadikan SBN berdenominasi rupiah sebagai sumber utama pembiayaan, dengan dukungan investor domestik sebagai penyangga pasar obligasi.

Instrumen seperti global bond maupun Panda Bond menurutnya dapat digunakan secara oportunistik ketika kondisi pasar mendukung, bukan menjadi sumber pembiayaan utama pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News