Reporter: Tantyo Prasetya | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Penyelenggara jasa perjalanan ibadah Umroh First Tavel kembali mangkir pada mediasi yang digelar Kementerian Agama terkait pengunduran pemberangkatan bagi calon jemaah umroh untuk kloter tahun ini.
Menurut Komnas Haji dan Umroh Mustolih Siradj menyatakan, bahwa klaim dari First Travel ada sekitar 25.000 jamaah umroh yang belum diberangkatkan hingga hari ini.
Hingga akhir mediasi pada Senin (10/7) di Kantor Kemenag Lapangan Banteng, pihak penyelenggara First Travel tidak juga hadir dan memenuhi panggilan Kemenag untuk memberi tanggung jawab dan kejelasan nasib para calon jamaah umroh.
"Alasannya tidak tahu dan tidak ada info dari kuasa hukum First Travel," terang Mustolih di Jaksrta, Senin (10/7).
Dalam pertemuan tesebut tercetus beberapa poin, di antaranya, perseta pertemuan mendesak pihak FT untuk mengembalikan dana 100% sesuai yang sudah dibayarkan calon jamaah. Proses refund tersebut sesuai dengan dokumen yang tertuang dalam hasil mediasi, dan sudah harus diserahkan 14 hari kerja sejak hari ini (10/7) sesuai dengan Company Profile dan surat keputusan dari FT tentang pengembalian refund.
"Bagi yang tidak refund agar ada kepastian pembersngkatan tanpa tambahan biaya selama 7 hari dari hari ini," tambah Mustolih.
Jika tuntutan tersebut tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 minggu, maka calon jemaah akan menuntut dan Follo up dari Kemenag agar segera menindak lanjut pertemuan hari ini.
"Kita masih kasih ruang ke Kemenag agar lebih serius dan aktif terkait isu umroh. Kalo jamaah sudah bayar ya diberangkatkan, kalo tidak bisa ya uangnya dikembalikan," terang Mustolih.
Salah seorang agen travel yang juga hadir, Adi Mustafa yang berasal dari Tasikmalaya, dalam mediasi tersebut menyebutkan nilai kerugian yang dikeluarkan oleh para calon jamaah. Menurut Adi, agennya di Tasikmalaya melayani sekitar 90 orang calon jamaah yang menggunakan pakrt promo umroh senilai Rp 14,3 juta. Jika dihitung, total jamaahnya telah mengeluarkan dana sebesar Rp 1,28 miliar.
"Kami pertanyakan ke mana aliran dana tersebut digunakan," terang Adi di Jakarta, Senin (10/7).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
