Reporter: Venny Suryanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Senior Institute for Development of Economics (Indef) Faisal Basri menyebutkan salah satu alasan utama pemerintah mengesahkan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja adalah untuk memacu investasi agar tercipta lebih banyak lapangan kerja.
Ia mengatakan, investasi itu mengacu pada pembentukan modal tetap bruto yang berwujud (investasi fisik), tidak termasuk investasi finansial seperti saham dan obligasi. Pembentukan modal tetap bruto merupakan salah satu komponen dalam produk domestik bruto (PDB).
Namun kenyataannya investasi di Indonesia tumbuh cukup tinggi dibandingkan dari China, Malaysia, Thailand, Afrika Selatan, dan Brazil serta hampir sama dengan India.
“Karena pertumbuhan investasi lumayan tinggi itulah membuat porsi investasi dalam PDB terus meningkat, bahkan lebih tinggi ketimbang rerata negara berpendapatan menengah-bawah maupun kelompok negara berpendapatan menengah-atas,” tandas Faisal Basri dalam keterangan blog-nya, Jumat (9/10).
Baca Juga: Faisal Basri nilai pemerintah berjudi dengan UU Cipta Kerja
Faisal juga mengatakan, porsi investasi dalam PDB Indonesia telah mencapai rekor tertinggi justru tercapai pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Sehingga menurutnya, nyata sekali bahwa Presiden telah keliru mengatakan bahwa investasi Indonesia terhambat dan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan “tidak nendang”.
“Alasan keliru inilah yang membuat Presiden mencari jalan pintas atau terobosan dengan mengajukan jurus sapu jagat Omnibus Law Cipta Kerja. Kalau landasannya keliru, maka Omnibus Law tak memiliki pijakan kuat,” jelasnya.
Sehingga, lahirnya kekeliruan itu menghadirkan pandangan bahwa salah satu penghambat investasi adalah keberadaan dan sepak terjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh sebab itu KPK harus dilemahkan.
Baca Juga: Airlangga: Peningkatan kasus Covid-19 tak terkait dengan penyelenggaraan pilkada
“Padahal, yang paling membuat pening kepala para investor adalah korupsi dan birokrasi pemerintahan yang tidak efisien. Sedangkan urusan ketenagakerjaan berada urutan kesebelas. Alih-alih memperkuat posisi KPK, malahan KPK dilemahkan,” tegasnya.
Adapun Faisal juga menjelaskan, Indonesia merupakan negara yang bisa disebut jual mahal terhadap investor asing. Sebab selama ini Indonesia tak pernah sangat bergantung pada investasi asing. Secara sadar Indonesia memasang kawat berduri tertinggi ketiga di dunia setelah Filipina dan Saudi Arabia.
“Kalau Indonesia ingin dibanjiri investor asing, tebas saja pagar tinggi itu dan enyahkan kawat berduri yang menyelimuti pagar. Tak perlu bom atom Omnibus Law, cukup dengan melongggarkan restriksi utamanya, yaitu berupa equity restriction,” tutupnya dalam keterangan Blog-nya.
Baca Juga: Faisal Basri belum melihat strategi jangka pendek & menengah pemerintah atasi Covid
Adapun, Faisal mengatakan, apabila Indonesia ingin mencapai target pertumbuhan hingga 7% sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja maka berantaslah terus kasus-kasus korupsi.
“tak perlu UU Omnibus Law yang banyak cacatnya itu. Perangi saja terus korupsi, terutama di pusaran kekuasaan, dan segala bentuk pemborosan dengan menurunkan ICOR menjadi 4,7. Maka pertumbuhan 7% otomatis akan tercapai,” tutupnya.
Selanjutnya: Faisal Basri sebut kasus Covid-19 bisa tembus 1 juta bila pilkada tetap jalan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
