kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.483.000   -4.000   -0,16%
  • USD/IDR 16.757   21,00   0,13%
  • IDX 8.610   -8,64   -0,10%
  • KOMPAS100 1.188   4,72   0,40%
  • LQ45 854   1,82   0,21%
  • ISSI 307   0,26   0,08%
  • IDX30 439   -0,89   -0,20%
  • IDXHIDIV20 511   -0,15   -0,03%
  • IDX80 133   0,33   0,25%
  • IDXV30 138   0,47   0,34%
  • IDXQ30 140   -0,47   -0,33%

Faisal Basri sebut untuk capai pertumbuhan ekonomi 7% tak perlu lewat Omnibus Law


Jumat, 09 Oktober 2020 / 18:47 WIB
Faisal Basri sebut untuk capai pertumbuhan ekonomi 7% tak perlu lewat Omnibus Law
ILUSTRASI. Faisal Batubara atau lebih dikenal sebagai Faisal Basri adalah ekonom dan politikus asal Indonesia.


Reporter: Venny Suryanto | Editor: Noverius Laoli

Adapun Faisal juga menjelaskan, Indonesia merupakan negara yang bisa disebut jual mahal terhadap investor asing. Sebab selama ini Indonesia tak pernah sangat bergantung pada investasi asing. Secara sadar Indonesia memasang kawat berduri tertinggi ketiga di dunia setelah Filipina dan Saudi Arabia.

“Kalau Indonesia ingin dibanjiri investor asing, tebas saja pagar tinggi itu dan enyahkan kawat berduri yang menyelimuti pagar. Tak perlu bom atom Omnibus Law, cukup dengan melongggarkan restriksi utamanya, yaitu berupa equity restriction,” tutupnya dalam keterangan Blog-nya.

Baca Juga: Faisal Basri belum melihat strategi jangka pendek & menengah pemerintah atasi Covid

Adapun, Faisal mengatakan, apabila Indonesia ingin mencapai target pertumbuhan hingga 7% sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja maka berantaslah terus kasus-kasus korupsi.

“tak perlu UU Omnibus Law yang banyak cacatnya itu. Perangi saja terus korupsi, terutama di pusaran kekuasaan, dan segala bentuk pemborosan dengan menurunkan ICOR menjadi 4,7. Maka pertumbuhan 7%  otomatis akan tercapai,” tutupnya.

Selanjutnya: Faisal Basri sebut kasus Covid-19 bisa tembus 1 juta bila pilkada tetap jalan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mitigasi, Tips, dan Kertas Kerja SPT Tahunan PPh Coretax Orang Pribadi dan Badan Supply Chain Management on Practical Inventory Management (SCMPIM)

[X]
×