Faisal Basri: Pemerintah salah diagnosis soal Omnibus Law

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom senior Faisal Basri menilai, ada kesalahan diagnosis yang dilakukan pemerintah terkait Omnibus Law. Hal itu dia jelaskan dalam blognya di faisalbasri.com. 

Menurut Faisal, Presiden Joko Widodo kerap mengeluhkan investasi sebagai biang keladi dari pertumbuhan yang tak beringsut dari level 5% di mana kebijakan selama ini belum ada yang “nendang”. Presiden juga mengeluhkan tak ada satu pun perusahaan yang merelokasikan pabriknya dari China ke Indonesia sebagai imbas dari perang dagang Amerika Serikat dengan China.

"Kenyataan bicara lain. Kinerja investasi Indonesia tidak buruk-buruk amat. Pertumbuhan investasi yang diukur dengan pembentukan modal tetap bruto dalam lima tahun terakhir masih di atas pertumbuhan PDB," jelas Faisal.

Baca Juga: RUU Omnibus Law dinilai hanya untuk kepentingan oligarki

Bahkan, lanjut Faisal, pertumbuhan investasi Indonesia jika dibandingkan dengan beberapa negara lain lebih tinggi. Sebut saja Malaysia, Afrika Selatan dan Brazil. "Dibandingkan dengan China sekalipun, pertumbuhan investasi Indonesia masih lebih tinggi," jelasnya. 

Faisal juga menguraikan, Di ASEAN, sumbangan investasi dalam PDB tak ada yang mengalahkan Indonesia, bahkan Singapura dan Vietnam sekalipun. Memang Indonesia kalah dengan China, namun China sudah mengalami kecenderungan menurun. "Mereka kelebihan investasi sehingga harus repot-repot menciptakan proyek-proyek besar di luar negeri lewat “One Belt, One Road” initiative," paparnya.

Baca Juga: Ini Pandangan Pebisnis dan Pekerja atas RUU Cipta Lapangan Kerja