Fahri Hamzah: KPK harus dibersihkan dari kerja politik

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengucapkan selamat kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2023 yang baru terpilih. Fahri berharap pimpinan baru KPK ini bisa membersihkan lembaga antirasuah itu dari kerja-kerja politik.

"Kerja besar menunggu. Kembali pada pangkuan pertiwi, kembali pada konstitusi dan hukum. Hentikan segala kegiatan politik dan penggalangan intelijen. Bekerjalah sistematis dengan penguatan koordinasi, supervisi dan monitoring," kata Fahri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/9).

Fahri mengusulkan pimpinan KPK yang saat ini segera demisioner. Ia juga meminta pegawai KPK untuk kembali bekerja profesional. "Hentikan demonstrasi. Renungkan kembali makna bekerja untuk negara. Kalian bukan LSM. Konsepnya beda. Tapi yang mau kembali LSM silahkan mengundurkan diri hari ini juga," sambungnya.

Baca Juga: Firli Bahuri jadi Ketua KPK, ini respon Jokowi

Fahri menegaskan, politik hukum KPK adalah politik hukum negara yang diamanahkan konstitusi sebagai negara hukum yang demokratis.

Jika ada perbedaan pendapat antar lembaga, maka harus diselesaikan dengan koordinasi bukan demonstrasi. "Sebagai lembaga independen, KPK harus dibersihkan dari kerja politik. Atas nama apapun," sambungnya.

Fahri mendorong KPK ke depannya harus mengutamakan kerja konsolidasi, supervisi dan monitoring. Ia menyebut Komisioner KPK itu adalah wakil presiden ke-2. Sebab mereka kuat dan memiliki akses ke semua lembaga.

Maka, ia menilai KPK harus duduk bersama, semua lembaga: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. "Bergaullah secara fleksibel. Jangan sok suci mentang-mentang bisa nyadap dan mengetahui dosa-dosa tersembunyi. Hentikan kegiatan bawah tanah itu! Itu dosa besar," ujarnya.

Baca Juga: Saut Situmorang mundur sebagai pimpinan KPK, Jokowi: Itu hak setiap orang

Lima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 terpilih, Jumat (13/9/2019), dini hari.

Pemilihan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara setelah terlebih dahulu merampungkan fit and proper test di ruang Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan.