Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah anggota partai politik mendapatkan posisi komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sebut saja Zulnahar Usman yang menjabat sebagai bendahara umum di Partai Hanura, sekarang menjabat sebagai komisaris independen di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, atau Arif Budimanta seorang politisi dari Partai PDIP yang saat ini menjabat sebagai komisaris independen Bank Mandiri.
Baca Juga: Heboh RUU Ketahanan Keluarga, pakar: Tak etis negara atur keluarga
Menanggapi hal tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan pemilihan figur-figur yang masuk di jajaran komisaris tentu memiliki alasan dan latar belakang tersendiri. Namun, yang jelas pertimbangan tersebut tidak menyalahi peraturan.
"Kalau ada figur-figur misalnya Pak Arif Budimanta, dia kan tidak masuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan saat ini bekerja juga membantu kita, jadi ya sah-sah saja. Yang tidak boleh itu kan di Peraturan Menteri BUMN kalau menjabat DPP di partai. Jadi bukan sesuatu yang kita langgar," ujar Erick di Gedung BUMN, Jumat (21/2).
Erick menambahkan, apabila menilai dari sisi benar atau salah, tentu setiap pertimbangan memiliki risikonya masing-masing. Ia mengimbau agar masyarakat juga melihat berbagai sisi lain yang mendukung adanya keputusan ini, seperti banyaknya figur-figur yang mendukung adanya transformasi BUMN.
Kemudian, mengenai penunjukan Zulnahar Usman sebagai komisaris, menurut Erick pertimbangan ini didukung oleh peran Zulnahar yang juga aktif di berbagai lembaga atau organisasi, seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN).
Baca Juga: Ahok diminta lengser dari posisi Komut Pertamina, Erick Thohir angkat bicara
"Kan baguslah (aktif di organisasi), bagaimana kita sinergikan program BRI dengan program KEIN, Kadin ataupun HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia). Memang ini bukan jawaban yang sempurna, tetapi kita balikkan figur besar gabung ke BUMN karena percaya pada proyek reformasi atau transformasi yang kita jalankan," kata Erick.
Erick menambahkan, apabila politisi ini bergabung dengan BUMN, maka secara otomatis mereka harus keluar dari partai yang menaunginya. Terlebih, hal ini sudah diatur oleh Undang-Undang (UU) dan tidak dapat dilanggar apapun alasannya.
"Itu dengan sendrinya, ketika mereka ingin bergabung membantu BUMN harus keluar (dari partai. Itu (aturan dari) UU yang tidak bisa saya langkahi," kata Erick.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
