Erick Tohir: Kader Parpol jadi komisaris BUMN tidak melanggar aturan

Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Handoyo

Kemudian, mengenai penunjukan Zulnahar Usman sebagai komisaris, menurut Erick pertimbangan ini didukung oleh peran Zulnahar yang juga aktif di berbagai lembaga atau organisasi, seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN).

Baca Juga: Ahok diminta lengser dari posisi Komut Pertamina, Erick Thohir angkat bicara

"Kan baguslah (aktif di organisasi), bagaimana kita sinergikan program BRI dengan program KEIN, Kadin ataupun HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia). Memang ini bukan jawaban yang sempurna, tetapi kita balikkan figur besar gabung ke BUMN karena percaya pada proyek reformasi atau transformasi yang kita jalankan," kata Erick.

Erick menambahkan, apabila politisi ini bergabung dengan BUMN, maka secara otomatis mereka harus keluar dari partai yang menaunginya. Terlebih, hal ini sudah diatur oleh Undang-Undang (UU) dan tidak dapat dilanggar apapun alasannya.

"Itu dengan sendrinya, ketika mereka ingin bergabung membantu BUMN harus keluar (dari partai. Itu (aturan dari) UU yang tidak bisa saya langkahi," kata Erick.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News