Erick Tohir: Kader Parpol jadi komisaris BUMN tidak melanggar aturan

Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah anggota partai politik mendapatkan posisi komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebut saja Zulnahar Usman yang menjabat sebagai bendahara umum di Partai Hanura, sekarang menjabat sebagai komisaris independen di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, atau Arif Budimanta seorang politisi dari Partai PDIP yang saat ini menjabat sebagai komisaris independen Bank Mandiri.

Baca Juga: Heboh RUU Ketahanan Keluarga, pakar: Tak etis negara atur keluarga

Menanggapi hal tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan pemilihan figur-figur yang masuk di jajaran komisaris tentu memiliki alasan dan latar belakang tersendiri. Namun, yang jelas pertimbangan tersebut tidak menyalahi peraturan.

"Kalau ada figur-figur misalnya Pak Arif Budimanta, dia kan tidak masuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan saat ini bekerja juga membantu kita, jadi ya sah-sah saja. Yang tidak boleh itu kan di Peraturan Menteri BUMN kalau menjabat DPP di partai. Jadi bukan sesuatu yang kita langgar," ujar Erick di Gedung BUMN, Jumat (21/2).

Erick menambahkan, apabila menilai dari sisi benar atau salah, tentu setiap pertimbangan memiliki risikonya masing-masing. Ia mengimbau agar masyarakat juga melihat berbagai sisi lain yang mendukung adanya keputusan ini, seperti banyaknya figur-figur yang mendukung adanya transformasi BUMN.