Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengimbau perusahaan eksportir, terutama yang memperdagangkan produk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), kakao, karet, kayu, dan kopi ke Eropa, untuk segera memenuhi persyaratan bebas deforestasi dan menyiapkan data geolokasi paling lambat 30 Desember 2026.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, langkah ini diperlukan agar kegiatan ekspor ke Uni Eropa tidak terganggu oleh pemberlakuan aturan bebas deforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR).
"Kemarin ada satu perusahaan logistik yang sangat besar, Maersk itu mengumumkan bahwa, mengumumkan kepada para kliennya bahwa EUDR itu akan mulai diberlakukanpada akhir Desember 2026, artinya seluruh ekspor di produk-produk yang terkena EUDR itu harus memenuhi persyaratan bebas deforestasi dan itu harus ada geolokasinya," ujar Dradjad kepada awak media di kantor Kemenko, Rabu (18/11/2026).
Baca Juga: Beban Klaim JKN Lampaui Iuran, Pemerintah Suntik Rp 20 Triliun ke BPJS Kesehatan
Lebih lanjut Dradjad menyebutkan, berdasarkan perkiraannya, nilai ekspor produk-produk Indonesia yang berpotensi terkena ketentuan EUDR mencapai sekitar US$ 7 miliar.
Karena itu, ia meminta para eksportir segera mempersiapkan data geolokasi agar pemenuhan persyaratan EUDR tidak menghambat aktivitas perdagangan ke pasar Uni Eropa.
"Ini akan terkena EUDR akan diberlakukan, jadi saya menghimbau kepada para eskportir di produk-produk tersebut untuk segera menyiapkan betul geolokasinya supaya ekspor mereka tidak terganggu," ujar Dradjad.
Untuk mempermudah eksportir, Dradjad menyebut Indonesia telah memiliki lembaga yang siap mendukung penyediaan informasi geospasial, yakni Badan Informasi Geospasial (BIG).
"BIG itu sebenarnya sudah siap untuk geolokasi. Jadi, tinggal teman-teman swasta untuk menindaklanjuti. Sistemnya sudah siap," kata Dradjad.
Ketentuan EUDR dan Jadwal Pemberlakuan
Sebagai informasi, EUDR merupakan regulasi Uni Eropa yang disahkan pada 2023. Aturan ini mewajibkan perusahaan membuktikan bahwa produk yang dipasarkan atau diekspor ke Uni Eropa tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi maupun degradasi hutan setelah batas waktu yang ditetapkan dalam regulasi.
Melalui Regulation (EU) 2025/2650 yang diterbitkan pada Desember 2025, Uni Eropa kembali menunda penerapan EUDR hingga akhir 2026.
Baca Juga: BI Akui Kenaikan Suku Bunga Bisa Tekan Kredit, Ini Jurus BI Jaga Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan perubahan tersebut, perusahaan besar dan menengah serta pelaku usaha hilir (downstream operators) dan pedagang wajib memenuhi ketentuan utama EUDR mulai 30 Desember 2026.
Sementara itu, pelaku usaha yang merupakan orang perseorangan dan usaha mikro untuk produk EUDR lainnya memperoleh tenggat hingga 30 Juni 2027.
Regulasi terbaru ini juga memperjelas definisi pelaku usaha serta membagi kategori operator dalam rantai pasok.
Salah satu kategori baru adalah operator primer mikro atau kecil (micro or small primary operators), yakni orang perseorangan atau usaha mikro dan kecil yang berlokasi di negara berisiko rendah dan memasarkan atau mengekspor produk yang mereka tanam atau hasilkan sendiri.
Selain itu, terdapat kategori operator hilir (downstream operators), yakni orang perseorangan atau badan hukum yang memasarkan atau mengekspor produk hasil pengolahan dari bahan baku yang telah tercakup dalam pernyataan uji tuntas (due diligence statement) atau deklarasi sederhana.
Dalam aturan terbaru tersebut, kewajiban menyampaikan pernyataan uji tuntas berada pada operator yang pertama kali menempatkan produk di pasar Uni Eropa.
Pelaku usaha hilir dan pedagang tidak lagi diwajibkan membuat pernyataan uji tuntas sendiri, tetapi harus mengumpulkan dan menyimpan nomor referensi deklarasi awal.
Khusus operator primer mikro atau kecil di negara berisiko rendah, mereka diwajibkan menyampaikan satu deklarasi sederhana melalui sistem informasi yang disediakan Uni Eropa.
Sementara itu, operator hilir dan pedagang yang bukan termasuk usaha kecil dan menengah (UKM) tidak diwajibkan menyampaikan deklarasi uji tuntas, tetapi tetap harus melakukan registrasi dalam sistem informasi.
Baca Juga: Ekonom Sebut Insentif Pajak Danantara Mengandung Unsur Subsidi, Ini Alasannya
Seluruh operator, tanpa memandang skala usaha, juga diwajibkan menyimpan data pemasok dan pihak yang menerima produk mereka selama lima tahun.
Penundaan penerapan EUDR ini memberikan tambahan waktu bagi perusahaan untuk menyesuaikan sistem dan proses bisnis dengan ketentuan Uni Eropa.
Selain mengurangi beban administratif bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tambahan waktu tersebut juga dimaksudkan untuk menyempurnakan sistem teknologi informasi yang digunakan dalam penyampaian pernyataan uji tuntas secara elektronik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)