Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo Irhamna menilai bahwa di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang melambat, belanja negara di tahun depan harus yang berkualitas.
Ia bilang, belanja negara yang ditujukan kepada proyek Ibu Kota Negara (IKN) bisa diahlikan ke sektor lain yang perlu menjadi prioritas, sebut saja sektor kesehatan, pendidikan, dan juga sektor-sektor yang dapat menjaga daya beli masyarakat.
"Kita bicara sekarang 2023, harusnya IKN ini gak perlu dikeluarkan, karena kita mau ngapain? Siapa si yang mau ke sana dulu. Tahun depan ada ancaman resesi, ada ancaman inflasi dan ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi, ada banyak sekali (tantangan) di tahun depan, terus kita mau mengalokasikan lagi buat IKN," ujar Ariyo dalam media briefing, Kamis (8/12).
Baca Juga: Indef Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di 2023 Tak Capai 5%
Menurutnya, pemerintah harus fokus menganggarkan pada program-program yang bisa produktif dan berdampak kepada perekonomian domestik, seperti sektor pangan dan energi, kesehatan dan juga pendidikan.
"Jadi alokasi-alokasi anggaran untuk program yang masih panjang mungkin bisa ditunda. Yang masih bisa ditunda, ditundalah," ungkapnya.
Ariyo bilang, memang menunda proyek IKN akan memiliki kerugian. Hanya saja, kerugian tersebut tidak seberapa apabila dibandingkan dengan tetap melanjutkan proyek IKN di tahun depan. Terlebih lagi, biasanya investor akan cenderung wait and see ketika menjelang pergantian pemimpin.
"Ada ancaman resesi, alokasi anggaran IKN yang besar ini itu lebih baik dialokasikan untuk sektor-sektor riil," tandasnya.
Baca Juga: Cermati Proyeksi IHSG dan Rekomendasi Saham untuk Perdagangan Hari Ini
Seperti yang diketahui, belanja negara pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun. Jumlah tersebut terbagi menjadi dua, yakni belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 814,7 triliun.
Adapun belanja negara tahun depan akan diarahkan salah satunya untuk menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional termasuk IKN dan pengembangan ekonomi hijau.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
