Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perjalanan Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi dinilai masih sangat panjang. Hal ini mengingat pertumbuhan Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita yang tumbuh lambat.
Pada tahun 2013, GNI per kapita Indonesia mencapai US$ 3.710, dan tahun 2023 hanya US$ 4.870, atau tumbuh riil 2.75% per tahun. Oleh karenanya, pemerintah dinilai perlu untuk menggenjot produktivitas perekonomian agar GNI per kapita tumbuh melesat.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan pertumbuhan GNI per kapita Indonesia yang cenderung melambat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi yang melemah.
Baca Juga: Ekonomi Indonesia Tumbuh Lambat, Menuju Negara Berpendapatan Tinggi Masih Panjang
Dalam hitungannya, rata-rata pertumbuhan ekonomi riil pada periode 2004-2014 tercatat 5,7% per tahun, sementara pertumbuhan ekonomi riil pada periode 2014-2023 tercatat 4,2% per tahun.
Hal tersebut dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global, volatilitas harga komoditas, perubahan kebijakan perdagangan internasional serta krisis pandemi beberapa waktu lalu.
Selain perlambatan ekonomi, terdapat perubahan dalam struktur ekonomi, seperti pergeseran dari sektor pertanian dan manufaktur ke sektor jasa yang juga mempengaruhi laju pertumbuhan GNI per kapita.
Baca Juga: Hati-hati! Rasio Utang Pemerintah Per Semester I-2024 Hampir Mendekati 40% dari PDB
"Sektor jasa cenderung tidak menciptakan lapangan kerja sebanyak sektor manufaktur, atau mungkin menawarkan gaji yang lebih rendah," kata Josua kepada Kontan, Minggu (4/8).
Kemudian, terdapat ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia mengingat beberapa daerah mengalami pertumbuhan yang tinggi, sementara daerah lain cenderung di bawah pertumbuhan nasional, yang pada akhirnya mempengaruhi rata-rata nasional.
Tingkatkan Produktivitas
Josua menyampaikan bahwa tantangan untuk meningkatkan GNI per Kapita untuk mencapai US$5.500 dan US$26.000-US$30.000 pada 2045 ialah, pemerintah perlu fokus pada peningkatan produktivitas perekonomian terutama faktor produksi tenaga kerja, termasuk melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan.
Selanjutnya, pemerintah juga perlu mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu dan mendorong pertumbuhan di sektor-sektor dengan nilai tambah yang lebih tinggi.
Selain itu, pemerintah perlu menjaga stabilitas ekonomi makro melalui kebijakan fiskal dan moneter yang prudent, termasuk pengelolaan utang yang prudent dan menjaga inflasi agar tetap terkendali.
Baca Juga: TKN Prabowo Juga Khawatir Soal Utang Pemerintah yang Kian Menumpuk
"Dan yang terakhir, pemerintah perlu mempercepat implementasi reformasi struktural, memperbaiki iklim investasi, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat tercapai di seluruh daerah di Indonesia," tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, menurut laporan Bank Dunia bertajuk World Development Report 2024: The Middle Income Trap, Indonesia sendiri memang masuk kategori upper middle income country atau negara berpendapatan menengah-atas.
Dilaporkan pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita Indonesia mencapai US$ 4,870 di tahun 2023. Namun, posisi Indonesia paling rendah dibandingkan negara-negara lain yang masuk kategori ini.
Baca Juga: Waspada! Rasio Utang Pemerintah per Semester I-2024 Hampir Mendekati 40% dari PDB
Dalam laporan itu, Indonesia masih kalah dari Malaysia yang mencetak GNI per kapita mencapai US$ 11,970.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
