Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perjalanan Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi dinilai masih sangat panjang. Hal ini mengingat pertumbuhan Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita yang tumbuh lambat.
Pada tahun 2013, GNI per kapita Indonesia mencapai US$ 3.710, dan tahun 2023 hanya US$ 4.870, atau tumbuh riil 2,75% per-tahun.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menghitung, jika pertumbuhan yang sama terjadi di masa mendatang, maka perlu 39 tahun bagi Indonesia untuk memasuki era pendapatan kelas atas, atau US$ 14.005 per kapita.
Baca Juga: Hilirisasi Dorong Maluku Utara Jadi Pionir Lepas dari Middle Income Trap
"Apalagi jika kita memasukkan bonus demografi berakhir tidak lama lagi, yaitu 2040. Maka tantangan kita 39 tahun ke depan akan lebih besar daripada tantangan kita dalam 10 tahun terakhir. Tua sebelum kaya sangat mungkin akan menjadi destiny bangsa kita, padahal yang kita impikan adalah kaya sebelum tua," kata Wijayanto kepada Kontan, Minggu (4/8).
Wijayanto bilang, pemerintahan Prabowo akan memimpin selama 5 bahkan 10 tahun ke depan, artinya Prabowo adalah Nahkoda Kapal Indonesia di tahun-tahun paling krusial di mana 33% sampai 67% era bonus demografi masih bisa dinikmati.
"Apa yang Pemerintahan Prabowo laksanakan merupakan make or break bagi bangsa kita, dalam kata lain, beliau tidak boleh gagal. Dalam 5 tahun lagi sebenarnya kita sudah dapat memprediksi dengan sangat akurat, tahun 2045 atau 2065 nanti Indonesia akan menjadi negeri macam apa," ujarnya.
Wijayanto pun mengungkapkan sejumlah strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.
Baca Juga: Tantangan Berat Melecut Ekonomi dari Jebakan 5%
Pertama, pengelolaan Fiskal harus stabil dan berkelanjutan dengan menghentikan utang serampangan dan pemanfaatannya yang sembarangan, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) akan terus menjadi andalan pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan.
Kedua, pemerintahan Prabowo perlu memastikan daya saing ekonomi yang terus meningkat. Hilangkan ekonomi biaya tinggi dan perbaiki iklim usaha. Pemerintah perlu hadirkan investasi berkualitas baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN).
"Misalnya, limpahan investasi berkualitas dari Tiongkok, yang selama ini dinikmati oleh Vietnam, Thailand dan Laos, harus jadi prioritas kita," terangnya.
