Outlook Pembiayaan APBN 2026 Naik, Pemerintah Diminta Tetap Konservatif

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memproyeksikan terjadi kenaikan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 seiring perubahan belanja. Dalam outlook laporan Semester I 2026, pemerintah mengerek target pembiayaan menjadi Rp 734,3 triliun, naik dibandingkan pagu awal APBN 2026 sebesar Rp 689,1 triliun.

Dengan demikian, target pembiayaan APBN 2026 meningkat menjadi sekitar 106,6% dari target awal. Sementara itu, hingga Semester I 2026, realisasi pembiayaan APBN telah mencapai Rp 452 triliun atau sekitar 65,6% dari pagu awal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, peningkatan outlook pembiayaan tersebut tidak terlepas dari strategi pemerintah melakukan front loading pembiayaan di awal tahun untuk mengantisipasi ketidakpastian pasar.

Menurutnya, pemerintah sebelumnya mengambil langkah tersebut karena khawatir kondisi pasar keuangan mengalami tekanan. Namun, perkembangan pasar obligasi yang tetap stabil membuat pemerintah memiliki ruang untuk menyesuaikan strategi ke depan.

"Itu strategi front loading tadinya, karena kita takut ketidakpastian di pasar. Tapi ternyata tidak, bond market tetap stabil, appetite ke surat utang kita tetap tinggi. Jadi ke depan kita bisa adjust," ujar Purbaya saat ditemui di DPR belum lama.

Menurut Purbaya, pemerintah masih memiliki ruang kas yang cukup besar melalui Saldo Anggaran Lebih (SAL) sehingga kebutuhan pembiayaan tidak harus dilakukan secara agresif.

"Baru setengah semester, ada SAL sekitar Rp 255 triliun sekian. Itu kan belum habis sampai akhir tahun. Front loading dilakukan karena kita takut pasar goncang, ternyata tidak. Jadi itu hanya antisipasi saja," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto sebelumnya mengatakan, pemerintah tetap mempertahankan strategi pembiayaan yang mengutamakan penerbitan dalam mata uang rupiah.

"Strateginya tahun ini akan mempertahankan komposisi itu. Keseluruhan pembiayaan APBN 2026 yang akan kita cari dalam rupiah sekitar 70%-75%, sedangkan sekitar 25%-30% dalam valas, baik melalui SBN valas maupun pinjaman valas," ujar Suminto,

Di sisi lain, pemerintah masih memiliki kuota penerbitan global bond sebesar US$ 3 miliar. Pemerintah melihat peluang untuk memanfaatkan kuota tersebut melalui penerbitan Panda Bond di pasar China.

Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran pembayaran bunga utang sebesar Rp 552,1 triliun. Sementara itu, kewajiban pembayaran utang yang jatuh tempo pada tahun ini mencapai Rp 800,33 triliun.

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai, pemerintah perlu tetap menerapkan strategi pembiayaan yang konservatif atau berhati-hati, mengingat kondisi eksternal masih menghadapi berbagai ketidakpastian.

Menurutnya, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan dan kondisi likuiditas domestik agar penerbitan utang tidak memberikan tekanan terhadap perekonomian.

"Pemerintah sebaiknya menggunakan strategi yang tetap konservatif mengingat kondisi eksternal masih volatil. Penarikan utang juga jangan sampai mengganggu likuiditas domestik yang ujungnya bisa berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi," ujar David kepada Kontan, Minggu (12/7).

David menjelaskan, strategi front loading sebenarnya tepat dilakukan apabila pemerintah memperkirakan suku bunga akan meningkat atau pasar keuangan berpotensi mengalami tekanan.

"Namun, karena Menkeu menyatakan kondisi pasar saat ini "sudah aman" dan kas internal (SiLPA) menumpuk, melanjutkan front loading yang agresif justru menjadi tidak efisien," ujar David.

Menurutnya, pemerintah tidak harus selalu memanfaatkan penerbitan surat utang global apabila kebutuhan pembiayaan masih dapat dipenuhi dari pasar domestik.

"Jika menerbitkan surat utang, tidak harus selalu global bond. Bisa dilakukan secara proporsional saja," katanya.

David menilai kuota global bond sebesar US$ 3 miliar sebaiknya digunakan sebagai opsi cadangan atau penerbitan oportunistik (opportunistic issuing). Pemerintah dapat masuk ke pasar global ketika kondisi mendukung, terutama saat sentimen investor membaik dan tingkat imbal hasil obligasi internasional lebih rendah.

Menurutnya, pembiayaan APBN tetap perlu bertumpu pada instrumen berdenominasi rupiah di pasar domestik. Strategi tersebut penting untuk menjaga risiko nilai tukar agar tidak meningkat.

"Pembiayaan tetap bertumpu pada instrumen rupiah di pasar domestik untuk menjaga agar risiko kurs tidak meningkat," pungkas David.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News