Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Besok menjadi penentuan, apakah pemerintah memperpanjang kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 di Jawa Bali.Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menuturkan, perpanjangan PPKM pada dasarnya bergantung pada kondisi kasus di tiap daerah.
Namun jika suatu daerah telah menunjukkan indikator kasus yang menurun bahkan dapat dikatakan menjadi zona hijau, Tauhid mengingatkan pembukaan atau pelonggaran PPKM harus dilakukan bertahap dengan kehati-hatian.
"Katakanlah sudah hijau atau kasus serendah mungkin bisa dibuka tapi perlahan. Ngga bisa langsung 100%, seperti industri juga ngga bisa langsung 100% dibuka, tetap harus bertahap. Begitu juga dengan pusat perbelanjaan, mall juga harus bertahap. Sebenarnya dalam hal ini saya sepakat dengan kehati-hatian," kata Tauhid kepada Kontan.co.id, Minggu (22/8).
Hal tersebut, ditegaskan agar tak terjadi kembali tren kenaikan kasus seperti sebelumnya. Maka meski nantinya PPKM level 4 diperlonggar atau bahkan diturunkan levelnya di Jawa-Bali, perlu juga adanya skenario darurat. Tauhid menyebut perlu juga melihat hingga tingkat level terkecil di masyarakat, untuk memastikan jangan sampai terdapat varian baru.
Baca Juga: APPBI sebut tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan mulai naik pasca pelonggaran PPKM
"Harus ada skenario emergency, kalau misal nanti tinggi lagi. Maksudnya jadi harus siap-siap apakah itu rumah sakit dan sebagainya," imbuhnya.
Tak ketinggalan, pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan juga perlu dilakukan, jika PPKM level 4 di Jawa-Bali diperlongar. Tauhid menegaskan jangan sampai masyarakat merasa pandemi telah berakhir jika pembatasan sudah dibuka.
Adapun jika PPKM level 4 dilanjutkan, maka Tauhid menegaskan, pemerintah harus siap dengan bantuan sosial yang cepat dan diterima masyarakat. Hal tersebut berkaca dari dunia usaha dan masyarakat yang tentu akan terdampak dengan pembatasan yang diperpanjang.
Kemudian, pemerintah diminta melakukan percepatan penyerapan anggaran program PEN, terutama di sektor kesehatan.
"Kalau pun dilonggarkan kalau vaksinasinya rendah ya jangan, misal dia melandai tapi tingkat vaksinasinya rendah, ya nanti orang masih bisa terkena masih bisa tinggi lagi. Makanya vaksinasinya jadi kunci," tuturnya.
Selanjutnya: Kasus Covid-19 di Kalimantan Selatan tinggi, vaksinasi akan ditingkatkan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
