Reporter: Siti Masitoh | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beban subsidi energi diperkirakan akan membengkak akibat pemerintah membuka opsi untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertalite dan gas LPG 3 kilogram, hingga tarif listrik.
Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, untuk mengurangi beban masyarakat terutama kelas menengah ke bawah, setidaknya pemerintah perlu menambah minimal Rp 66 triliun lagi untuk subsidi energi.
Baca Juga: Pemerintah Isyaratkan Penambahan Belanja Subsidi
“Subsidi energi kan dianggarkan Rp 134 triliun di 2022, idealnya naik minimum jadi Rp 200 triliun untuk tahan kenaikan harga Pertalite, gas LPG 3kg dan tarif listrik,” tutur Bhima kepada Kontan.co.id, Minggu (10/4).
Bhima memperkirakan, tren kenaikan harga minyak global akan terus berlanjut, bahkan diperkirakan dapat bertahan di level US$100-110 hingga akhir 2022. Sehingga pemerintah perlu menambah anggaran subsidi energi.
Selain itu, menurutnya, migrasi dari pengguna gas LPG dan BBM non-subsidi ke jenis subsidi juga perlu diantisipasi karena dapat menimbulkan kekurangan pasokan.
Setidaknya, pemerintah harus melakukan perlindungan terhadap 40% kelompok pengeluaran terbawah agar meminimalisir bertambahnya jumlah penduduk miskin.
Seperti diketahui, Pertamina resmi menaikkan harga BBM Pertamax mulai 1 April 2022. BBM Non Subsidi Gasoline RON 92 (Pertamax) disesuaikan harganya menjadi Rp 12.500 per liter (untuk daerah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor /PBBKB 5%).
Selain itu, sinyal kenaikan harga tabung gas LPG 3 kg dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan. Luhut mengungkapkan, rencana kenaikan harga LPG 3 kg ini akan dilakukan secara bertahap.
Baca Juga: Gejolak Kenaikan Harga Energi Bikin Subsidi Bengkak, Ini Kata Ekonom
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga berencana melepas penyesuaian tarif listrik atau automatic tariff adjustment (ATA) untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi yang telah ditahan sejak 2017.
Pemerintah sepakat bahwa penyesuaian tarif akan dilakukan paling lambat enam bulan dari awal tahun atau sekitar semester II 2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
