Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merencanakan tindakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang rencananya akan diterapkan pada Rabu (30/6). Menanggapi keputusan Jokowi, Bhima Yudhistira Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) mengatakan kebijakan PPKM darurat ini dinilai nanggung dan tidak akan efektif.
Alasannya, PPKM ini lebih memberatkan pada birokrasi di level terbawah, sementara kapasitas anggaran dan kapasitas untuk kesehatan tidak mencukupi. Sehingga harus ada kebijakan nasional yang dikeluarkan. "Kesimpulannya kebijakan nasional yang paling efektif adalah lockdowon," kata Bhima.
Jika lockdown dilakukan selama 14 hari, maka pemerintah bisa menurunkan kasus harian secara cepat, dan ketika dibuka lockdown-nya ekonomi bisa tumbuh lebih tinggi. Selain itu akan ada kepastian bagi dunia usaha sehingga tidak bimbang. Karena kebijakan yang nanggung seperti PPKM mikro justru akan membuat pelaku usaha tidak punya kepastian.
Baca Juga: Suntik vaksin Covid-19 massal dimulai 1 Juli, daftar di vaksin.loket.com
Bhima mengatakan anggaran dan dampak ekonomi dan segi biaya kesehatan akan jauh lebih murah dengan melakukan lockdown. Perkiraan biaya yang akan dikeluarkan Rp. 11 triliun sampai Rp. 25 triliun secara nasional. Jika hanya Jakarta saja sebesar Rp. 7,7 triliun selama 14 hari.
“Menurut saya ini sangat kecil dari alokasi infrastruktur pemerintah, jadi harusnya tidak masalah. Maka segeralah dilakukan karena ini sedang dalam kondisi darurat. Contohnya saja negara-negara lain yang melakukan lockdown pertumbuhan ekonominya relatif tinggi dan lebih solid dibandingkan negara yang tidak melakukannya. Sehingga PPKM mikro tidak cukup,” ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Selasa (29/8).
Dengan adanya lockdown selama 14 hari ini, pemerintah juga harus memberikan kompensasi seperti ketersediaan bahan makanan, sembako, mencukupi kebutuhan pokok dan juga memberikan subsidi gaji pekerja harian pokok dan lepas diperbesar jumlahnya juga UMKM.
Bhima menilai kebijakan ini lebih efektif dibandingkan selama PPKM mikro ledakan kasus masih saja terjadi, juga kapasitas rumah sakit semakin minim, akibatnya akan berdampak kerugian ujungnya akan kepada pelaku ekonomi.
Baca Juga: WHO deklarasikan Indonesia sebagai negara A1 high risk Covid-19, benarkah?
Selain itu, lockdown ini tidak hanya menyelamatkan dari segi kesehatan, namun ujungnya terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih solid. Terkait anggaran dana sendiri, Bhima mengatakan jangan dilibatkan ke pemerintah daerah, karena kapasitas APBD terbatas.
Untuk itu kebutuhan dana ini harus menjadi kebijakan anggaran pusat atau nasional.
Selanjutnya: Angka Covid-19 makin melonjak, hati-hati pada droplet!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
