kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.773.000   -15.000   -0,54%
  • USD/IDR 17.739   71,00   0,40%
  • IDX 6.162   67,10   1,10%
  • KOMPAS100 813   8,13   1,01%
  • LQ45 620   4,04   0,66%
  • ISSI 218   3,97   1,85%
  • IDX30 355   2,58   0,73%
  • IDXHIDIV20 437   -1,89   -0,43%
  • IDX80 94   1,08   1,17%
  • IDXV30 121   0,41   0,34%
  • IDXQ30 115   -0,63   -0,54%

Dua pekan lagi, berkas Yusril masuk pengadilan


Jumat, 08 Oktober 2010 / 16:31 WIB
ILUSTRASI. DLTA Perkuat Segmen Tempat Wisata Golf Indonesia


Reporter: Gloria Natalia | Editor: Edy Can

JAKARTA. Tak lama lagi berkas dugaan korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum atas nama tersangka Yusril Ihza Mahendra segera masuk pengadilan. Kejaksaan Agung berjanji melimpahkan berkas mantan Menteri Sekretaris Negara itu dalam dua pekan mendatang.

Plt Jaksa Agung Darmono mengungkapkan pihaknya sedang melengkapi berkas tersebut dengan keterangan saksi ahli dan Hartono Tanoesoedibjo. “Semuanya akan dilengkapi untuk menyempurnakan berkas itu. Sehingga siap dilimpahkan ke pengadilan,” ujarnya, Jumat (8/10).

Darmono juga berjanji segera memeriksa bos MNC Grup Harry Tanoesoedibjo yang sudah tiga kali mangkir dari panggilan penyidik. Menurut Darmono, bila adik Hartono itu tidak juga datang pekan depan tanpa keterangan maka kejaksaan akan melakukan upaya pemanggilan paksa.

Mengenai saksi meringankan yang diajukan Yusril, Kejaksaan Agung tidak akan melakukan pemanggilan. Sebab, Darmono beralasan nama-nama yang diajukan seperti Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi.

Sebelumnya, Yusril mengajukan Presiden SBY sebagai pernah dua kali mengubah Peraturan Pemerintah tentang PNBP di Departemen Kehakiman dan HAM. Salah satunya, pascamajelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum Depkumham Romli Atmasasmita bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada September 2009 silam.

Saat itu, Yusril mengatakan Presiden Yudhoyono menerbitkan Peraturan Pemerintah bahwa biaya akses Sisminbakum masuk PNBP. Keterangan Presiden Yudhoyono, menurut Yusril, dapat menentukan kasus Sisminbakum masuk kategori pidana atau bukan. “Pokoknya berpendapat silakan. Tapi, kami punya suatu keputusan dan itu akan kami laksanakan,” tandas Darmono.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Promo Markom Kepailitan & PKPU, dalam Turbulensi Perekonomian : Ancaman atau Solusi?

[X]
×