Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin, menilai Gubernur Jakarta Joko Widodo teledor dalam proyek monorel. Selamat mempertanyakan, bagaimana bisa proyek yang tidak jelas latar belakangnya main dimulai begitu saja.
"Ngapain juga Jokowi pakai groundbreaking segala. Harusnya, seremonial itu kalau sudah tuntas semua. Finansialnya sudah tuntas, administrasinya tuntas, jadi sudah tinggal jalan," ujarnya ketika dihubungi wartawan, Rabu (19/2) siang.
Sejak Jokowi melontarkan ide untuk melanjutkan proyek monorel yang mangkrak selama 7 tahun, Selamat mengaku tidak ada komunikasi antara lembaga eksekutif dan legislatif. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengira bahwa pembahasan proyek tersebut hanya ada di eksekutif.
Selamat tidak mempersoalkan hal itu sebab pembangunan monorel tidak menggunakan APBD DKI, tetapi melalui mekanisme investasi swasta. Namun, Selamat menegaskan bahwa DPRD tetap berhak membahas proyek itu sebab keberadaan monorel berkaitan dengan hidup warga Jakarta.
"Persoalan monorel ini pasti bicara tarif. Dari hitung-hitungan kita, sih, bisnis ini enggak untung. Makanya, kita mau lihat paparan jelas dulu kondisi finansial mereka seperti apa," ujar Selamat.
Selain itu, DPRD DKI juga ingin mempertegas bahwa monorel bakal terintegrasi dengan transportasi massal lain, seperti bus transjakarta, bus kota terintegrasi busway (BKTB), dan kereta listrik (KRL) komuter. Hal itu penting untuk memastikan bahwa keberadaan monorel membantu mengatasi kemacetan di Ibu Kota.
Sayangnya, kata Selamat, hingga saat ini DPRD DKI tak pernah berhasil bertemu dengan PT Jakarta Monorel (JM) sebagai pelaksana proyek. Selamat menunggu Jokowi serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) memastikan kelanjutan proyek tersebut.
Persoalan monorel dipicu dugaan bahwa proyek yang diresmikan kembali pembangunannya pada 16 Oktober 2013 itu mangkrak kembali. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga PT JM tengah mengalami masalah keuangan. Namun, hal itu dibantah Direktur Utama PT JM John Aryananda.
John mengatakan, proyek itu tak terhambat dan tidak ada persoalan finansial. Yang saat ini terjadi hanya persoalan Perjanjian Kerja Sama atau PKS antara PT JM dan Pemprov DKI Jakarta belum rampung. Ia berharap PKS segera rampung. (Fabian Januarius Kuwado)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
