Sumber: Kompas.com | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Danang Parikesit meragukan keberhasilan monorel. Ia menyarankan Gubernur Jakarta Joko Widodo berkaca soal pembangunan Monorel dengan sejumlah kota yang memiliki proyek serupa.
Menurut Danang, Monorel di Jakarta mirip dengan Sydney, Australia dan Kuala Lumpur, Malaysia. Rute yang dilewati adalah inner cycle atau berputar-putar di pusat kota. Alhasil, monorel gagal mengangkut orang dari kawasan permukiman ke pusat bisnis sehingga bangkrut dan terpaksa ditutup.
"Bisa dibilang, monorel PT JM ini mal to mal, bukan monorel yang komuter, dari rumah ke tujuan, tentu ini risiko bisnis besar," ujarnya ketika dihubungi Rabu (19/2/2014) pagi.
Danang menilai, untuk meminimalisir macet di Jakarta, kuncinya ada di interkoneksi antarmoda transportasi dari wilayah permukiman ke pusat bisnis. Sebab, macet yang selama ini terjadi akibat volume kendaraan pribadi dari rumah ke tempat kerja.
Dia mencontohkan sistem yang efisien, yakni bus transjakarta dan bus sedang sebagai penyapu jalan Ibu Kota dengan sejumlah rute, terkoneksi dengan kereta rel listrik, monorel atau MRT sebagai transportasi jarak jauh.
Sayang, interkoneksi dengan transportasi lain masih dalam bayang-bayang. Pertama, pengadaan bus sedang dan transjakarta masih dirundung persoalan. Jumlah keterangkutannya pun dianggap masih tak sesuai. Selain itu, monorel milik BUMN dari Bekasi-Jakarta-Tangerang, masih wacana.
Ahok Nothing to lose
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersikap nothing to lose terkait kelanjutan monorel. Dia mengakui banyak pihak yang menyebut bahwa monorel Jakarta tak memiliki prospek di masa depan. Namun, jika ada pihak swasta yang bersedia membangun monorel, ia mempersilakan saja.
"Negara lain ngotot enggak feaseble, pusat juga enggak setuju. Tapi swasta mau kerja, kalau dia berani tunjukin, ya terusin. Kalau dia enggak berani ya enggak layak. Gitu aja," ujar pria yang akrab disapa Ahok tersebut.
Kini, Pemprov DKI Jakarta tengah menunggu kepastian apakah PT Jakarta Monorel sebagai pelaksana proyek mampu melanjutkan lagi atau tidak. Ahok menyerahkan batas waktu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). (Fabian Januarius Kuwado)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
