Reporter: Eka Saputra | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Menyikapi konsumsi minyak dalam negeri yang terus membengkak serta mengantisipasi melambungnya harga minyak dunia, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), SW Yudha mengatakan ada dua hal yang bisa dilakukan pemerintah.
Pemerintah harus melakukan salah satu di antara dua opsi ini yakni menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) atau mengontrol subsidi BBM. Laju inflasi pasti ada, tapi saya kira masih bisa dikendalikan, cuma ongkos politiknya itu pemerintah berani apa tidak," ujarnya kepada Kontan (31/10).
Ia menilai, sejauh ini memang pelaksanaan BBM subsidi tidak tepat sasaran. Di Komisi VII, mayoritas fraksi meminta agar harga BBM dikendalikan, sehingga subsidi BBM tidak membengkak, terukur dan tepat sasaran. "Jatah BBM subsidi tahun depan sebanyak 40 juta kilo liter, dengan penghematan harusnya bisa mencapai 6,5 juta kilo liter," katanya.
Menurutnya, saat ini masih banyak terjadi kebocoran BBM subsidi, entah karena penimbunan atau digunakan untuk aktivitas industri. Masih banyak keluhan masyarakat daerah karena harus membeli BBM dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar.
Ia melihat kebocoran ini merupakan risiko dari langkah subsidi harga yang rentan kebocoran. Untuk itu ke depan perlu dirumuskan perpindahan pola subsidi harga menjadi subsidi langsung ke pihak yang membutuhkan.
Mekanisme kontrol tidak bisa serta-merta diserahkan kepada SPBU. Perlu juga disediakan sistem identifikasi dan pengendali. "Misalnya sediakan kartu yang membedakan plat hitam dan plat kuning dan hanya plat kuning yang bisa pakai BBM bersubsidi," usulnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
