Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Noverius Laoli
Hal serupa juga disampaikan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Fraksi PKS menilai perlunya perbaikan terhadap sistem Pemilu termasuk Pilkada.
Fraksi PKS juga mengkritisi masuknya RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN) dalam Prolegnas prioritas tahun 2021. PKS menilai pembahasan tersebut tak tepat dilakukan saat pandemi virus corona (Covid-19) yang masih belum ada kepastian kapan berakhir.
"Kami memberikan catatan agar lada saat ini kita jangan dulu membahas RUU tentang Ibu Kota Negara," jelas Sekretaris Fraksi PKS Ledia Hanifa.
Sebagai informasi, RUU IKN akan menjadi landasan pemindahan ibu kota. Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menentukan akan memindahkan ibu kota negara Republik Indonesia ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Selanjutnya: PKS ungkap empat alasan konsisten dorong revisi UU Pemilu
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
