/2024/12/08/719807914.jpg "Soal Film Pesta Babi, Menko Yusril: Tidak Ada Larangan dari Pemerintah")
Reporter: Zendy Pradana | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, pemerintah tidak pernah mengeluarkan perintah maupun kebijakan yang melarang pemutaran atau nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril menyusul adanya pembubaran dan pelarangan nobar film dokumenter karya Dandhy Dwi Laksono itu di sejumlah kampus.
Baca Juga: Rupiah Tertekan, Komisi XI DPR Minta BI & Pemerintah Gerak Cepat Cegah Inflasi Impor
Menurut Yusril, pelarangan nobar di beberapa perguruan tinggi terjadi karena persoalan administratif, bukan instruksi pemerintah pusat ataupun aparat penegak hukum secara terpusat.
“Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film tersebut berjalan tanpa halangan apa pun,” ujar Yusril dalam keterangan tertulis, Jumat (15/5/2026).
Yusril mengatakan, kritik yang disampaikan melalui film dokumenter tersebut merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi, meskipun diakuinya terdapat narasi yang dinilai provokatif.
Baca Juga: Persiapan Jumatan, Terminal Syib Amir Tutup Lebih Awal Pukul 08.00 Waktu Arab Saudi
“Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita tampak bersifat provokatif,” kata dia.
Meski demikian, Yusril meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh judul maupun isi film tersebut.
Ia menilai pemerintah juga dapat mengambil pelajaran dari kritik yang disampaikan melalui dokumenter itu.
“Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” ujarnya.
Baca Juga: Harga Tiket Pesawat Bisa Semakin Mahal, Ini Pemicunya
Yusril menegaskan pemerintah menjamin kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi. Namun, menurut dia, kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab moral.
“Pada intinya, pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan nobar film tersebut. Ini adalah negara demokrasi dan setiap orang bebas berekspresi. Namun, tidak ada kebebasan berekspresi tanpa tanggung jawab moral, baik kepada diri sendiri maupun kepada publik yang menerima sajian kebebasan berekspresi itu,” tutup Yusril.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
