Reporter: Astri Kharina Bangun |
JAKARTA. Komisi VII DPR RI memutuskan rapat pembahasan pembatasan BBM Bersubsidi 2010 akan dilakukan pada Senin pekan depan.
"Kami juga mengundang Menteri Keuangan dan Menteri Perekonomian untuk hadir dalam rapat pembahasan Senin nanti," kata Ketua komisi VII Teuku Riefky Hasan, usai rapat kerja dengan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis, (9/12).
Perlunya kedua menteri tersebut hadir dalam rapat lantaran komisi VII menilai masalah BBM bersubsidi tidak hanya dilihat dari sektor ESDM semata.
"Kita butuh pemerintah dalam posisi yang lebih luas lagi. Misalnya, menyangkut industri kendaraan bermotor, tranportasi alternatif, persoalan pajak dan lainnya," tutur Rifky.
Menurutnya, DPR belum bisa mengemukakan sikap soal rencana pemerintah menyangkut pembatasan BBM tahun depan. Pasalnya, kata Riefky, pemerintah belum mengajukan secara resmi usulan tersebut.
"Kami kan baru dengar dari media saja, termasuk opsi soal pembatasan. Senin mereka berikan presentasi mekanisme dan usulannya seperti apa. Nanti aka nada kritik dan saran dari kami. Kita lihat, apakah bisa disepakati nanti. Atau mungkin butuh waktu perbaikan setelah itu baru bisa ditentukan kapan bisa diterapkan. Apakah bisa januari atau tidak. Artinya kita ingin konsep maupun waktu pelaksanaannya realistis." beber Rifky.
Menanggapi apakah pembatasan tersebut realistis dilakukan pada awal Januari, Riefky juga belum bisa berkomentar.
"Kita tahu realistis atau enggak dari programnya seperti apa. Semua bergantung pada kesiapan mereka. Misalnya, jumlah dispensernya. Jadi ini masih relatif," tandas Riefky.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
