Reporter: Handoyo | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta distribusi beras untuk keluarga miskin (Raskin) dipangkas. Pasalnya, penyaluran Raskin yang dilakukan selama ini terlalu panjang rantai distribusinya, sehingga rawan terjadi penyimpangan.
Wakil ketua Komisi IV DPR, Herman Khoiron mengatakan, selama ini banyak terjadi penyaluran Raskin dengan jumlah yang tidak sesuai ketentuan yakni 15 kilogram (kg) per keluarga. Selain itu, biaya tebus yang seharusnya dipatok Rp 1.600 per kg, dapat membengkak menjadi Rp 6.000 per kg.
Di samping itu, kualitas beras yang disalurkan masih banyak yang jauh dari standar kelayakan, misalnya banyak yang berkutu. "Oleh karena itu perlu adanya perubahan yang revolusioner dan signifikan," kata Herman, Rabu (12/2).
Untuk memangkas alur distribusi raskin, tersebut setidaknya dibutuhkan dana sekitar Rp 500 miliar. Dana tersebut digunakan untuk biaya transportasi pengiriman dari titik distribusi ke titik bagi.
Anggota Komisi IV DPR Made Urip menambahkan, gudang-gudang Bulog masih banyak yang idle. Oleh karena itu, perlu adanya solusi seperti mendekatkan gudang ke basis produksi atau ke kantong-kantong daerah penyalur Raskin.
Raskin tahun 2015 sendiri akan dilakukan selama 12 bulan dengan anggaran sebesar Rp 18,8 triliun. Program raskin ini menyasar sebanyak 15,5 juta kepala keluarga (KK). Penerimaan raskin untuk satu keluarga jumlahnya sebesar 15 kg.
Untuk tahun ini program raskin sudah di launching oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan pada akhir Januari lalu. Namun sayang, untuk volume beras yang disalurkan Hartono tidak merincinya.
Mengutip data Kemensos, realisasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2014 mencapai 94,65% dari Pagu anggaran sebanyak Rp 18.164.691.743.000. Sedangkan untuk realisasi fisiknya sebanyak 99,26% dari Pagu yang ditetapkan tahun 2014 2.795.561.460 kg.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
