Reporter: Handoyo | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Rencana pemerintah untuk mengubah skema penyaluran beras bagi keluarga miskin (raskin) terus berlanjut. Tapi, perubahan skema belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Pemerintah masih mengevaluasi dampak perubahan skema raskin terhadap masyarakat.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, awal tahun ini pemerintah masih akan menyalurkan raskin dalam bentuk beras. "Jadi hitung-hitungannya, untuk Januari, Februari dan Maret masih akan menerima dalam bentuk beras. Lalu bulan lain akan dievaluasi," jelas Khofifah, Rabu (15/1).
Evaluasi ini meliputi sasaran penerima, distribusi, jumlah dan ketepatan waktu.
Catatan saja, pemerintah berencana mengubah skema penyaluran raskin yang selama ini diberikan dalam bentuk beras menjadi uang elektronik atawa e-money. Tapi kini, pemerintah masih menimbang efek penggunaan e-money bagi masyarakat. Sebab, dampaknya, dana perlindungan sosial ini tidak dipakai untuk membeli kebutuhan pokok.
Kendati skema penyaluran akan diubah, tapi Khofifah memastikan jumlah subsidi yang diberikan tetap tidak akan diubah, yakni dengan unit cost Rp 7.500 per kilogram (kg) beras. Tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran raskin Rp 18,8 triliun untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran. Jumlah raskin yang diberikan 15 kg per bulan untuk setiap rumah tangga sasaran.
Puan Maharani, Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan menambahkan, program raskin ini menjadi solusi untuk menjaga stabilitas harga dan memberikan perlindungan pangan kepada rakyat. "Pemberian raskin tahun ini mulai Januari ini," kata Puan.
Pendistribusian raskin juga menjadi perhatian pemerintah. Sebab, selama ini masih banyak pemotongan jumlah raskin di daerah. "Komitmen harus sampai dan dilakukan pemerintah," ujar Puan.
Penyaluran raskin dikoordinasi oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kementerian Sosial sebagai kuasa pengguna anggaran. Sementara itu, pendistribusiannya dilakukan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). Nah, pemerintah daerah bertugas menentukan titik bagi di masing-masing daerah. Saat ini stok beras Bulog sekitar 1,6 juta ton. "Mereka (Bulog) akan hitung titik distribusi yang mana dan koordinasi dengan pemerintah daerah," ujar Khofifah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
