Reporter: Eka Saputra |
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memohon bantuan pemerintah untuk menyelidiki kasus pencurian minyak yang masih marak terjadi tahun ini. Sepanjang 2011, sudah ada 1.075 laporan kasus gangguan keamanan pencurian minyak mentah.
Anggota Komisi VII DPR RI , Satya W. Yudha lewat Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan agar pemerintah segera membentuk tim yang melibatkan pejabat daerah.
"Tim ini harus melibatkan pejabat setempat karena memang disinyalir kasus-kasus kebocoran tersebut banyak melibatkan aparat daerah. Jadilah banyak juga penimbun-penimbun itu. Untuk itulah dibutuhkan tim terpadu, dari pusat hingga daerah," ujarnya kepada Kontan (3/11).
Migas saat ini masih menjadi sumber energi primer. Belum ada sumber energi lain yang bisa memainkan peran maksimal sebagai sumber energi primer. Beberapa sumber energi yang digadang-gadang bisa menjadi alternatif, seperti panas bumi, belum kelihatan sumbangsihnya.
Sementara itu kebutuhan pasokan energi dalam negeri terus meningkat. Kebocoran ini tentu kontraproduktif dengan upaya penghematan yang dilakukan pemerintah. Padahal, untuk tahun 2012, pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sudah disepakati berkurang menjadi 40 juta kilo liter, dengan angka simpanan sebesar 2,5 juta kilo liter.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
