Reporter: Ferrika Sari | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelesaikan masalah di AJB Bumiputera dan Jiwasraya.
Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati mengatakan, sebagai anggota dewan siap menerima aspirasi dari berbagai pihak termasuk nasabah asuransi. Dengan begitu, DPR bisa memediasi antara OJK dengan nasabah. "Kalau kita menyerap aspirasi dari semua dan bisa meminta OJK datang ke DPR. Karena hubungan Komisi XI DPR adalah mitra dengan OJK," kata Anis, dalam interview dengan salah satu radio, Kamis (23/7).
Sebelumnya, kata dia, DPR pernah membahas masalah Jiwasraya dengan OJK. Pada saat itu, anggota dewan juga membahas masalah Bumiputera yang dinilai cukup pelik karena berbentuk mutual. "OJK sampe mumet betul buat mengawasinya karena pemilik dan pemegang sahamnya adalah nasabahnya sendiri. Karena itu masalah Bumiputera dikembalikan kepada nasabah," kata Anis.
Baca Juga: Tunggu restu OJK, Jiwasraya akan keluarkan produk baru sebagai bagian restrukturisasi
Apalagi, terdapat mismatch atau ketimpangan antara kewajiban dengan jumlah aset Bumiputera. Akibatnya, potensi klaim Bumiputera mencapai Rp 9,6 triliun pada tahun ini.
Perwakilan nasabah, Fien Mangiri telah mengirimkan surat ke Komisi XI DPR agar ada mediasi antara pihak terkait. “Harapan kami agar DPR merespons surat kami. Kemudian segera memanggil kami untuk mediasi dengan pihak Bumiputera dan OJK,” ungkapnya.
Fien tidak sendiri. Ada sebanyak 1.500 polis lain yang juga belum dibayar. Dia memperkirakan total polis tersebut bernilai ratusan miliar dari banyak nasabah yang tersebar di seluruh Indonesia. “Kalau dari list yang terdaftar lebih dari 1.500 polis belum dibayarkan dari tahun 2017 hingga 2020. Nilai polis mereka di bawah Rp 10 juta hingga ratusan juta,” kata dia.
Dari jumlah itu, mayoritas adalah polis asuransi pendidikan yang dibutuhkan untuk biaya sekolah hingga perguruan tinggi. Menurut Fien, rata-rata pemegang polis merupakan masyarakat menengah bawah. Fien yang juga koordinator nasabah di wilayah Jabodetabek ini, mengaku kesulitan untuk meminta penjelasan kepada pihak manajemen.
Baca Juga: Bumiputera, Jiwasraya, kini giliran Kresna Life berulang kali tunda pembayaran polis
Selama ini, para nasabah justru lebih aktif untuk bertanya terkait status polis dan pencairan uang mereka. “Pengalaman pribadi saya sulit ketemu kepala cabang dan kalaupun ketemu selalu diarahkan ke aplikasi nomor antrian yang sangat tidak informatif,” sesal dia.
Maka itu, dia berharap anggota DPR segera merespons surat mediasi tersebut. Jika tidak segera ditanggapi, dia bersama ribuan nasabah lain akan melakukan aksi ke DPR dan DPRD di seluruh Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
