/2013/03/13/1416885102.jpg "DPR Godok Petroleum Fund di RUU Migas, Ekonom Usul Cadangan Minyak Hingga 90 Hari")
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. DPR tengah menggodok pembentukan dana cadangan energi melalui Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas), yang nantinya masih akan berbentuk energy fund atau petroleum fund.
Menanggapi hal tersebut, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menekankan pentingnya peningkatan cadangan strategis (strategic reserve) guna menghadapi dinamika global yang kian tak menentu.
Wijayanto mengusulkan agar ketahanan energi nasional diperkuat dengan cadangan minyak yang mampu mencukupi kebutuhan hingga 90 hari.
"Saya usul, strategic reserve minyak kita harus mencapai 90 hari, mengingat ke depan dinamika global akan makin meningkat, ketahanan energi adalah prioritas kita," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (15/4/2026).
Baca Juga: Pemerintah Klaim RI Naik ke Upper Middle Income, Tapi Lapangan Kerja Formal Menyusut
Wijayanto mengungkapkan, saat ini, cadangan operasional yang dikelola oleh Pertamina baru mencakup sekitar 20 hari. Menurutnya, untuk mencapai target ideal tersebut, Indonesia perlu menambah cadangan setara 70 hari konsumsi nasional.
Dia menyarankan, agar tambahan tersebut dibagi secara merata antara dana siap pakai dan cadangan fisik di lapangan. strategi ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas pasokan energi dalam negeri saat terjadi guncangan harga atau pasokan global.
"Dari 90 hari tersebut, 20 hari adalah cadangan komersial Pertamina, kita perlu menambah 70 hari, yang idealnya 35 hari berupa fund (dana) dan 35 hari berupa cadangan fisik," ungkapnya.
Terkait sumber pendanaan bagi Sovereign Wealth Fund (SWF) energi ini, Wijayanto menilai pemerintah bisa mengoptimalkan penerimaan dari sektor hulu migas.
"Sumber dana bisa dari bagian kontraktor, atau windfall profit Sumber Daya Alam (SDA)," terangnya.
Baca Juga: IMF dan Investor Global Optimistis Ekonomi RI Tetap Tangguh di Tengah Gejolak
Menurut hitung-hitungannya, pembentukan dana dan infrastruktur cadangan energi ini memerlukan modal yang tidak sedikit. Wijayanto memperkirakan kebutuhan dana bisa menembus ratusan triliun rupiah.
"Dari sisi nilai, saya perkirakan akan membutuhkan total Rp 250 triliun, termasuk membangun storage untuk cadangan fisik 35 hari," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto menjelaskan, usulan Petroleum Fund ini merupakan bagian dari penataan tata kelola dalam Bab 11 RUU Migas, yang juga mengatur transformasi BP Migas menjadi Badan Usaha Khusus (BUK) Migas.
Langkah ini diambil guna memenuhi mandat Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kegiatan usaha hulu dan hilir migas.
"Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 itu menghendaki diganti BP Migas menjadi Badan Usaha Khusus, BUK istilahnya. Ini kita muat di dalam Bab 11," ujar Sugeng dalam rapat pleno Baleg DPR, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Sugeng menekankan pentingnya memiliki dana khusus mengingat sifat sumber daya alam fosil yang tidak dapat diperbarui. Menurutnya, hasil dari sektor tersebut tidak seharusnya seluruhnya habis terserap dalam APBN, melainkan harus ada porsi yang dialokasikan sebagai cadangan pengembangan alternatif energi.
"Kami sadar bahwa fossil fuel atau bahkan yang lain sumber daya alam yang tidak bisa terbarukan seharusnya hasilnya tidak semuanya diproses dalam APBN. Harus ada dana cadangan untuk mengembangkan dan juga untuk mencari alternatif lain," ujar Sugeng.
Baca Juga: Seskab Teddy: RI - Prancis Sepakati Peningkatan Kerja Sama Energi hingga Ekonomi
Saat ini, kata Sugeng, hal tersebut masih didiskusikan apakah skema dana tersebut akan berbentuk Energy Fund yang cakupannya lebih luas hingga ekspor batubara, atau tetap sebagai Petroleum Fund yang terbatas pada hasil migas saja.
"Maka ini yang sedang dalam diskusi, apakah nanti bentuk namanya Energy Fund atau Petroleum Fund. Kalau Energy Fund, itu nanti masuk misalnya dari ekspor batubara, itu masuk. Kalau Petroleum Fund, itu sebatas hasil Migas," jelasnya.
Terkait skema pembagiannya, Sugeng menuturkan, muncul usulan agar 70% pendapatan masuk ke APBN, sementara 30% dialokasikan ke dalam semacam SWF.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
